Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MEDIA massa memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Di balik tugasnya sebagai penghubung antara kepentingan politik, ideologi, dan bisnis, terdapat dinamika kompleks yang perlu dipahami.
Hal ini dibahas melalui diskusi publik bertajuk Media Massa: Memadukan Politik, Ideologi, dan Kepentingan Bisnis yang digelar Universitas Mercu Buana pada Sabtu (6/7) melalui platform Zoom.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menegaskan bahwa pers itu independen tetapi tidak netral.
Baca juga : Media Indonesia Raih Penghargaan Pewarta Gerakan Zakat Terbaik dari BAZNAS
"Karena pers berpihak pada kepentingan publik. Impersialitas pers wajib seimbang tapi pro publik," ungkap Kohar.
Kohar menambahkan bahwa media itu pasti berpolitik dan harus berpolitik karena perannya sebagai watch dog dalam artian anjing pengawas.
Menurut Kohar, memadukan kepentingan politik, ideologi, dan bisnis dalam konteks media massa bukanlah tugas yang mudah.
Baca juga : AMSI: Perpres Publisher Rights Bersihkan Ruang Digital Dari Sampah
Tantangan seperti keseimbangan objektivitas, akuntabilitas kepada masyarakat, dan menjaga integritas jurnalisme di tengah tekanan dari berbagai pihak, menjadi hal yang perlu dihadapi.
"Ada berbagai macam ancaman salah satunya ancaman dari dalam yakni pers bermutu rendah, ini akan menghancurkan martabat pers situ sendiri, situasi sekarang men drive dan memaksa pers untuk tunduk kepada aturan mereka demi iklan,traffic, page views" ujar Kohar.
Sekprodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Afdal Makkuraga Putra menambahkan bahwa pemerintah harus menyiapkan regulasi yang adaptif terhadap situasi terkini. Sejumlah UU yang mengatur media saat ini sudah ketinggalan jaman, disusun saat penetrasi internet masih rendah
"Industri media harus adaptasi dengan perkembangan teknologi media. Harus ada penguatan literasi digital masyarakat selaku konsumen media" tutupnya. (Z-10)
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan ada usaha para pemodal besar menguasai media untuk mengendalikan opini rakyat. Ia mengingatkan bahaya saat pemodal besar kuasai media
MENDAGRI Tito Karnavian mengutarakan pertarungan antara media konvensional dengan media sosial dalam membentuk opini publik tidak bisa dihindari. Itu menimbulkan revolusi media.
Kredibilitas lembaga survei mengalami ujian terberat pada pemilu kali ini. Pasalnya, sejumlah lembaga survei juga berperan sebagai konsultan politik
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Sepekan terakhir, dunia pertelevisian diguncang kebijakan pemutusan hubungan kerja. Media cetak bahkan sudah lebih dulu diguncang PHK karena banyak yang berhenti terbit.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Dewan Pers mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut tuntas pelaku teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.
DARI sejarah pergerakan nasional, para perintis kemerdekaan umumnya berlatar belakang intelektual cum-jurnalis.
Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved