Pemkot Sorong Gelar Rembuk Stunting, Cari Solusi Terbaik

PJ Wali Kota Sorong, George Yarangga menyampaikan jika kasus stunting yang terjadi di Kota Sorong perlu mendapat perhatian serius.

Masih tingginya kasus stunting di Indonesia diperburuk dengan pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangi posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anak.

"Ditambah dengan naiknya angka pengangguran dan PHK, yang menyebabkan menurunnya kualitas pangan keluarga, juga kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, yang berdampak serius pada perkembangan janin," kata Pj wali kota dalam kegiatan Rembuk Stunting Kota Sorong tahun 2023, di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (3/8).

Baca juga : Atasi Stunting, Dokter di RSIA Restu Ibu Cukup Dibayar dengan Doa

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan rembuk Tengkes ini, George berharap pihaknya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenal apa itu stunting, serta bagaimana menyikapi dan seperti apa peran Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dalam penanganannya dan pencegahan stunting.

"Sehingga dapat mewujudkan penurunan target stunting nasional pada tahun 2024, dengan prevalensi stunting harus diangka 14%," cetusnya.

Baca juga : Inovasi dan Praktik Cerdas Milenial Perangi Stunting dan Kemiskinan di NTT

Hal ini, sambungnya, direalisasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021  tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang kemudian diharapkan target penurunannya rata-rata 2,7% setiap tahunnya.

"Saya sangat percaya dengan kerja sama dan kolaborasi kita. Pasti akan ada langkah-langkah yang dilakukan sampai Tahun 2024, kita akan menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, kita juga harus bisa mengendalikan inflasi. Jadi ini tiga hal penting yang menjadi arahan presiden, selain poin-poin penting seperti investasi dan lain sebagainya," ujarnya.

Diharapkan, pembahasan terkait permasalahan tengkes tidak membuat para peserta jenuh, karena solusi terbaik dalam pencegahan dan penanganan tengkes harus ditemukan.

Kegiatan rembuk juga diisi dengan penandatanganan berita acara oleh Pj Wali Kota Sorong, yang didampingi Dandim 1802 Sorong, Ketua TP PKK Kota Sorong, Kepala Dinas kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial, dan perwakilan Lantamal XIV Sorong.

Dilakukan juga penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan Tengkes Kota Sorong Tahun 2023, oleh Pj Wali Kota, Dandim 1802/Sorong, Ketua TP PKK Kota Sorong, pimpinan OPD, dan seluruh peserta kegiatan. (Z-4)