Wali Kota Sorong: Sekolah Gratis Harus Terwujud, Bukan Sekadar Janji

PEMERINTAH Kota Sorong resmi menyosialisasikan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Gratis dan SK Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026. Sosialisasi digelar di Gedung Lambert Jitmau, Senin, (16/6).

Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan, pendidikan gratis adalah janji politik yang harus diwujudkan, bukan sekadar ucapan kampanye. Diakuinya, program ini tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sorong tahun 2025, namun dengan keberanian dan komitmen, ia memutuskan tetap menjalankannya.

"Ini adalah mimpi saya, dan saya mengajak semua kepala sekolah ikut dalam mimpi ini. Mimpi ini harus terwujud. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?," tegas Wali Kota di hadapan para kepala sekolah.

Dalam arahannya, ia menekankan jika program sekolah gratis hanya dapat berjalan jika seluruh elemen pendidikan, mulai dari dinas hingga sekolah, bersinergi. Ia mengingatkan pentingnya dasar hukum agar penggunaan dana negara tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Terkait sistem penerimaan siswa baru yang dimulai serentak pada 16 Juni 2025, ia menyatakan akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaannya. Ia juga meminta dinas pendidikan mengantisipasi lonjakan jumlah siswa, khususnya di tingkat SMA.

Wali Kota juga menyebutkan, bahwa program sekolah gratis bukan hanya milik Kota Sorong, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan Papua dan Indonesia.

Menurutnya, pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan perubahan, dan membangun sumber daya manusia unggul yang mampu mengelola Tanah Papua.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Arby William Mamangsa dalam laporannya menyampaikan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai jadwal, dimulai dari coaching kepala sekolah untuk mengubah pola pikir menuju transformasi pendidikan.

Ditambahkannya, sinergi dengan sekolah swasta juga telah dibangun melalui dua kali pertemuan dengan ketua yayasan. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman dan langkah dalam implementasi program sekolah gratis.

Tahun ini diprediksi akan ada peningkatan jumlah peserta didik baru dari 16.000 menjadi 19.000 siswa. Ini seiring status Kota Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya yang menjadikannya pusat tujuan pendidikan dari daerah sekitar.

Rapat sosialisasi ini dihadiri oleh 272 kepala sekolah dari sekolah negeri, swasta, dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Dirinya berharap dukungan dan komitmen semua pihak, untuk dapat memastikan keberhasilan program sekolah gratis demi masa depan Kota Sorong. (MS/E-4)