Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua. Mereka ingin jabatan publik seperti bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di Papua adalah orang Papua asli yang paham betul tentang warganya.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Agustinus Anggaibak menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan Papua otonomi khusus melalui Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Sehingga dengan otonomi khusus, penyaluran anggaran langsung ke kabupaten kota, tidak seperti aturan otonomi khusus sebelumnya yang melalui provinsi.
Baca juga : Temui Bamsoet, MRP Papua Minta Jabatan Kepala Daerah di Papua Harus Putra Daerah
"Sehingga kami minta agar bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli di Papua. Harapan kami semua hal ini bisa dapat dipertimbangkan," kata Agustinus, usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Agustinus katakan aspek keamanan untuk Pilkada serentak Papua akan aman, dan tidak ada masalah.
"Kalau dari sisi keamanan, yang bisa (katakan) aman dan tidak itu adalah kewenangan keamanan. Artinya aparat keamanan yg bisa menjelaskan bahwa aman dan tidak. Kami menyampaikan sebagai lembaga kultur, kami merasa bahwa Papua itu aman, tidak ada masalah," kata Agustinus.
MRP, kata Agustinus, bersama-sama menjaga keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia.
(Z-9)
Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua 2024 belum sepenuhnya cair.
KPU RI mengatakan anggaran untuk pemungutan suara ulang atau PSU Kabupaten Boven Digul dan Pilkada Papua aman
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.
Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun resmi mengumumkan nama Constant Karma (CK) sebagai calon Wakil Gubernur Papua untuk berpasangan dengan Benhur Tomi Mano (BTM).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) harus digelar dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved