Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir meminta Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera melantik anggota MRP Papua terpilih periode 2023-2028.
Hal itu penting untuk mengisi kursi MRP yang sudah sekian lama mengalami kekosongan. Lebih daripada itu, lembaga MRP diharapkan bisa segera bekerja untuk membantu masyarakat Papua termasuk hal-hal lain yang menyangkut kerja kelembagaan dan komunikasi dengan stakeholder yang lain.
"MRP Papua dan juga wilayah yang lain di Tanah Papua sudah terlalu lama lowong. Ini sangat tidak baik untuk sebuah lembaga yang strategis dan penting mengenai advokasi hak-hak mengenai keaslian orang Papua. Jadi kami minta agar Bapa Presiden dan Mendagri segera melantik mereka. Toh sudah ada keputusan pengangkatannya. Tunggu apa lagi," ungkap Boy kepada wartawan, Selasa (26/9).
Menurut dia, karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan, termasuk komunikasi dengan lembaga lain baik adat, pemerintahan, dan masyarakat.
Baca juga: Terima Kunker DIPD Lumajang, BSKDN Kemendagri Jelaskan Ketentuan soal PJ Kepala Daerah
"Termasuk agenda MRP sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat Papua dengan kepentingan negara untuk memastikan Papua dalam bingkai NKRI ini jangan sampai terbengkalai hanya karena penundaan pelantikan," jelas Boy.
Bahwa ada informasi mengenai adanya tujuh calon yang belum direkomendasikan untuk masuk sebagai anggota MRP Papua, lanjut Boy, tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pelantikan karena proses verifikasi tetap bisa dilakukan.
"Silakan saja proses tujuh calon tersebut melalui verifikasi sambil pelantikan tetap dilakukan sehingga tidak terjadi kekosongan terlalu lama. Ini sama sekali tidak baik untuk lembaga strategis seperti MRP," tukas Boy.
Maka itu, bagi dia, Presiden dan Mendagri harus memberi prioritas dengan segera melantik anggota MRP Papua. "Di tengah gejolak dan situasi Papua hari-hari ini dan banyak masalah yang harus segera diselesaikan tentu saja Presiden dan Mendagri harus melihat urgensinya segera melantik anggota MRP Papua ini. Jangan ditunda lagi," pungkasnya. (RO/I-2)
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
MAJELIS Rakyat Papua (MRP) menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar peserta Pilkada Papua nantinya hanya diisi oleh orang asli Papua.
Salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Bamsoet adalah permintaan agar Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua harus Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua saat ini memiliki tugas strategis utamanya dalam rangka persiapan Pemilihan Umum 2024.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto melantik lima pejabat utama (PJU) dan lima Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).
Bupati Om Zein--sapannya-- menegaskan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi serta penegasan kembali tanggung jawab para pejabat.
Bupati Kabupaten Sorong, Johny Kamuru, memimpin pelantikan Direktur Utama PT. Malamoi Olom Wobok (Perseroda) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Sorong.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved