Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan identitas utama Kementerian Haji dan Umrah harus dibangun dari karakter integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal itu disampaikan saat pelantikan 400 pejabat struktural untuk mengisi jabatan pada instansi vertikal tingkat wilayah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Prosesi dilakukan secara daring dan luring dari Masjid Al-Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah Jakarta pada Jumat (28/11).
“Presiden, Menteri, dan saya terus mengingatkan: wajah utama Kemenhaj harus wajah antikorupsi, wajah antirente, wajah nonmanipulatif. Jangan sampai kita mengkhianati harapan presiden dan umat. Ada sorotan tajam terhadap kita, maka jawaban kita harus kinerja terbaik, bukan retorika,” ungkapnya.
Wamen Dahnil menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah percepatan (akselerasi) untuk memastikan struktur organisasi penyelenggaraan haji dan umrah di tingkat daerah siap bekerja dan bergerak cepat.
“Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu resmi dilantik sebagai pejabat struktural instansi vertikal Kemenhaj RI. Ini adalah bagian dari akselerasi agar struktur kita di tingkat wilayah, kabupaten, dan kota segera siap menjalankan tugas. Kita bekerja dengan waktu yang sangat singkat dan umat menunggu perubahan,” ujar Dahnil.
Wamen menyampaikan kembali pesan penting dari Menteri Haji dan Umrah pada pelantikan sebelumnya bahwa pemilihan masjid sebagai tempat pelantikan bukan sekadar pilihan ruang, melainkan simbol panggilan tugas.
“Pelantikan di masjid memiliki pesan spiritual bahwa kita adalah pelayan tamu-tamu Allah. Di pundak kita ada amanah besar berupa harapan, mimpi, dan juga tuntutan pengawasan dari berbagai pihak. Tugas kita menghadirkan pelayanan terbaik yang aman, nyaman, dan berintegritas,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pelantikan ini sekaligus mengawal kejelasan rantai komando dan tugas operasional, mengingat jadwal persiapan pelayanan haji berjalan sangat ketat.
“Hari ini rentang komando sudah jelas. Mari bekerja sebagai satu tim yang solid. Kita hanya punya waktu kurang dari satu bulan untuk menyelesaikan struktur hingga tingkat bawah. Ini adalah musim haji pertama yang digawangi Kemenhaj. Kita tidak punya ruang untuk salah langkah,” ujarnya.
Wamen juga mengajak untuk memanjatkan doa bagi para korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lainnya. (Ant/M-3)
Wamenhaj Dahnil Anzar tegaskan keselamatan jemaah haji 2026 jadi prioritas utama di tengah dinamika Timur Tengah. Simak skenario mitigasi dan imbauan umrah di sini
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa sekitar 2.000 jamaah umrah Indonesia sempat mengalami kendala saat hendak kembali ke Tanah Air dari Arab Saudi.
Pemerintah melalui Kemenhaj menyiapkan skema mitigasi dan penambahan armada untuk pastikan jemaah umrah pulang dengan aman
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Matahari Pagi Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved