Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Kunker tersebut dalam rangka konsultasi terkait kebijakan pengisian penjabat (Pj) kepala daerah serta wewenangnya.
Sekretaris BSKDN Kurniasih menjelaskan, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di daerah termasuk saat menjelang pilkada. Untuk itu, penempatan Pj kepala daerah sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan.
Baca juga : KNPI Tolak Perpanjangan Pj Bupati Kepulauan Yapen
"Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah, tidak boleh ada satu kekosongan dalam kepemimpinan," terangnya.
Tidak hanya itu, Kurniasih menjelaskan, penyelenggaraan pilkada serentak juga dilakukan agar daerah dapat menyelaraskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi misi Presiden.
Baca juga : Bertemu Komisi II DPR, ICW Adukan Kejanggalan Penunjukkan Pj Kepala Daerah
"Ini (pilkada serentak) harus kita lakukan untuk masa depan negara dalam konteks yang lebih besar, agar kita bisa bersaing dalam dunia global," ungkapnya.
Adapun masa jabatan Pj kepala daerah paling lama adalah 1 tahun. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
"Masa penjabat kepala daerah adalah 1 tahun, ada laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, dan ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri," tambahnya.
Dia juga menjelaskan, Pj. kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif. Namun, terdapat pembatasan kewenangan Pj. kepala daerah, mengingat keberadaannya berdasarkan penunjukan bukan hasil pilkada.
Pembatasan tersebut meliputi tidak diperkenankan melakukan mutasi pegawai dan membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
Pembatasan berikutnya, tidak diperkenankan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, serta tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Adapun yang dapat menjadi Pj di tingkat provinsi adalah mereka yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sementara untuk Pj bupati atau wali kota akan diisi oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
"Bahwa pejabat yang boleh menduduki sebagai penjabat gubernur berasal dari pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pelantikan gubernur yang berikutnya, sementara untuk mengisi kekosongan bupati atau wali kota akan diisi oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama," pungkasnya. (Z-5)
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerjanya sebagai wakil rakyat
Menurut anggota DPRD DKI, Judistira Hermawan, kunjungan kerja dibutuhkan untuk tukar pikiran dengan daerah. Khususnya, terkait upaya melawan penyebaran covid-19.
Ia mengklaim dari hasil dari kunjungan kerja, pihaknya bisa mengetahui perkembangan dinamika masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan daerah dimasa pandemi Covid-19.
SATPOL PP Kota Depok, Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Satpol PP DKI Jakarta hari ini.
Gubernur DKI Jakarta itu sudah mengenal Menlu Jepang Yoshimasha Hayashi sejak 14 tahun lalu. Tepatnya, sejak melakukan kunjungan kerja ke Tokyo.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
MNC Group selaku pemilik hak eksklusif penayangan siaran langsung pertandingan Piala Asia U-23 2024 mengklarifikasi informasi soal pelarangan kegiatan nonton bareng.
Salah satu pemicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan SDM.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
NIK akan melekat kepada setiap penduduk selamanya. Setelah meninggal dunia, NIK bahkan tetap menjadi milik penduduk tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved