Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Aminurokhman mengatakan, Komisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
"Saya melihat usulan ICW ini berdasarkan catatan kritis ICW, gagasan konstruktif ini akan menjadi atensi kita dalam rapat dengan Mendagri," kata Aminurokhman usai beraudiensi dengan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).
Terkait aspirasi tersebut, politikus dari Fraksi NasDem ini menyampaikan akan segera menindaklanjuti dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memperbaiki kinerja kementerian serta menjaga kepercayaan publik terhadap penjabat kepala daerah yang dilantik.
Baca juga: Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Harus Transparan
"Hal-hal yang disampaikan ini akan kami teruskan agar tidak terjadi spekulasi atau kecurigaan yang pada akhirnya menimbulkan trust public ini menurun, karena ini juga menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan jika sebenarnya pihaknya sudah mewanti-wanti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam proses penunjukkan Pj Kepala daerah.
"Saya secara pribadi sudah melansir juga hal-hal yang disampaikan tadi. Ya sebagai mitra Komisi II DPR dengan Mendagri, sebetulnya kami sudah mengingatkan," kata Guspardi.
Baca juga: Ujian Netralitas Penjabat Kepala Daerah
Ia menyampaikan, jika Komisi II sebenarnya juga sudah membentuk Panitia kerja atau Panja untuk mengevaluasi Pj tersebut. Panja tersebut juga untuk menampung apa yang menjadi aspirasi ICW maupun Koalisi Masyarakat Sipil.
"Oleh karena itu, apa yang disampaikan kawan - kawan, bagi kami ini sangat berharga, sangat penting. Dan ini juga akan kami lakukan RDP nanti, apalagi sebagaimana katakan tadi, kita sudah membentuk Panja. Artinya, Komisi II sangat respons apa yang disampaikan,” kata Guspardi.
Pj Kepala Daerah Diisi Anggota TNI dan Polri
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan proses pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah yang diisi sejumlah purnawirawan hingga anggota aktif TNI/Polri.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyinggung pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh yang ia nilai janggal.
"Pj Gubernur Aceh dilantik 6 Juli 2023, yang bersangkutan pensiun 1 Juli. Kemudian diangkat Kemendagri tanggal 4 Juli, lalu 6 Juli langsung jadi Pj Gubernur," kata Kurnia.
Baca juga: Penunjukan Pj Kepala Daerah Kembali tidak Transparan
Ia menilai, proses singkat tersebut menjadikan Kemendagri seolah-olah menjadi institusi negara yang sebatas tempat persinggahan saja.
Sebab, mereka hanya berada di Kemendagri selama beberapa hari saja. "Rasanya institusi negara dijadikan tempat persinggahan sebelum ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah,” ungkapnya.
Senada, Wakil Korbid Eksternal KontraS, Andi Muhammad Rezaldy menyampaikan dalam konteks penunjukan seorang kepala daerah seharusnya mengedepankan vetting mechanism atau bentuk prinsip merit system.
Ia juga menyoroti soal penunjukan unsur TNI-Polri yang menjadi Pj Kepala daerah. Menurutnya, penunjukan anggota TNI-Polri aktif menjadi Pj kepala daerah bisa membuat bias dalam menjalankan kewenangannya.
"Tentu penunjukan perwira aktif di kalangan institusi keamanan ini sangat mencederai dari semangat reformasi dari sektor keamanan kita yang menginginkan institusi keamanan itu dapat bertugas dan juga menjalankan kewenangannya sesuai dengan mandatnya, yaitu melakukan tindakan hukum pengamanan dan menjaga pertahanan," terangnya. (RO/S-4)
Dengan keputusan tersebut, Cheka Virgowansyah kembali ditetapkan sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya untuk satu tahun ke depan hingga 14 November 2024.
Pj bupati diminta memastikan keamanan menjelang akhir tahun. Selain itu dapat menjaga harga bahan pokok tidak naik tinggi dan tetap terkendali.
Saat ini warga Parung Panjang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan isu truk tambang tentu memerlukan penanganan yang tepat.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana AS, MM, mengaku bangga atas prestasi yang diraih skuad Garuda Muda.
Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembelian Jeep untuk Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar Satpol PP dan Satlinmas bisa siaga mengamankan proses Pemilu 2024.
PWKB melayangkan surat keberatan administratif atas tindakan PT Jakarta Propertindo dan Pj Gubernur DKI Jakarta, yang tidak penuhi hak mereka mendapatkan hunian.
Pj Gubernur mengajak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mempunyai utilitas kabel baik udara maupun bawah tanah untuk berdiskusi terkait penataan kota Jakarta.
Sebagai bangunan tua dan jarang digunakan, rumah dinas tetap memerlukan perawatan rutin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved