Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) harus transparan, akuntabel dan sesuai dengan mekanisme perundangan dalam melantik penjabat kepala daerah.
Sebanyak 170 daerah tahun ini memerlukan pengisian penjabat kepala daerah seiring berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di wilayah tersebut.
"Kemendagri harus memastikan yang dilantik ini secara sesuai dengan mekanisme perundangan, akuntabel dan transparan," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, Rabu (13/9).
Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Maju ke September 2024 Rasional
Kemendagri juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan kinerja dan pelayanan publik tetap maksimal dilakukan meskipun saat ini sejumlah daerah masih belum memiliki penjabat kepala daerah yang tetap.
"Pengisian penjabat kepala daerah segera dilakukan sehingga kekosongan atau pengganti jabatan kepala daerah sementara tidak terlalu lama, serta sesuai dan memenuhi syarat penjabat kepala daerah yang telah ditetapkan," paparnya.
Baca juga: Mahasiswa Tolak Calon Penjabat Wali Kota Bekasi yang Disebut Wali Kota Petahana
Penjabat kepala daerah yang diberikan mandat memimpin daerah tidak hanya fokus dalam pengembangan dan pembangunan fisik di wilayah perbatasan, tetapi juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di tiap-tiap wilayah. (Sru/Z-7)
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan percepatan pemulihan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Mendagri Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi hunian sementara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved