Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengakhiri masa jabatannya pada 17 Oktober mendatang. Nantinya, Jakarta kembali dipimpin penjabat sampai gubernur definitif dilantik di Februari 2025.
DPRD DKI diminta untuk memberikan tiga usulan kandidat yang akan menjadi penjabat gubernur. Nantinya, tiga nama itu akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Presiden melalui Kemendagri yang lantas akan menentukan sosok penjabat Gubernur DKI.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan pihaknya baru mengusulkan satu nama, yakni Heru Budi Hartono untuk kembali menjadi Pj Gubernur. "Sudah (memilih) yaitu pak Heru Budi Hartono. Sementara," ujarnya kepada awak media, Kamis (12/9).
Baca juga : Masa Jabatan Berakhir, Heru Budi: Diganti Atau tidak Terserah Mendagri
Lebih lanjut, adapun alasannya Khoirudin menilai Heru Budi layak karena kinerja yang baik dan mampu memberikan kedamaian bagi warga Jakarta. "Kinerjanya (Heru Budi) bagus, membawa kedamaian," kata dia.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk mengajukan usulan nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI setelah masa jabatan Heru Budi Hartono berakhir pada 17 Oktober mendatang.
Dalam rapat tersebut, setiap perwakilan partai politik mengusulkan tiga nama PNS eselon I menjadi calon Pj Gubernur DKI.
Baca juga : PKS Janji Kembalikan DKI Jakarta ke Era Kepemimpinan Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI sementara, Achmad Yani menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan surat dari Kemendagri sejak 2 September 2024 yang meminta agar DPRD melalui partai-partai yang ada atau fraksi yang ada di DPRD DKI agar bisa mengusulkan calon.
"Nah pada hari ini sudah kita tindak lanjuti surat Kemendagri dengan melakukan rapat pimpinan sementara dengan utusan-utusan partai dan sudah kita sampaikan surat itu," jelasnya kepada awak media usai rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9)
Ternyata, Yani mengatakan, hampir semua fraksi partai di DPRD belum memiliki dan menetapkan tiga nama usulan mereka. Hanya Fraksi PDIP yang mengaku sudah siap mengusulkan.
Baca juga : Seluruh Fraksi DPRD DKI Setuju Anggaran KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis
Namun, mengingat para anggota dewan periode 2024-2029 baru menjabat, Yani menyebut pihaknya masih fokus melaksanakan masa orientasi Anggota DPRD.
"Kemarin dari DPRD DKI ada masa orientasi untuk pimpinan dan anggota DPRD. Karena ada kegiatan seperti itu, kita belum langsung melaksanakan rapat karena mereka harus konsentrasi, diberikan bekalan-bekalan tentang kedewanan," jelas Yani.
Oleh karena itu, ia menunda penyampaian usulan dengan rapat lanjutan yang digelar pada Jumat, 13 September mendatang atau pada hari terakhir batas pengusulan nama ke Kemendagri.
"Kami sepakat nanti ya rapat yang hari ini kita skor sampai dengan tanggal 13 September 2024 pukul 10.00 WIB, kita akan mulai lagi," ucapnya. (J-2)
Pemprov DKI akan mengenakan sanksi disiplin terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ketahuan sering dan sengaja bermain judi online.
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden usai merangkap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 2022.
Delapan partai politik anggota KIM Plus sepakat untuk tidak lagi mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.
Tiga nama yang paling banyak diusulkan menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta yakni Teguh Setyabudi dengan 8 suara fraksi, Tomsi Tohir 7 suara dan Akmal Malik dengan 7 suara.
Ada enam program yang harus berlanjut untuk mengatasi permasalahan di Jakarta di antaranya banjir, kemacetan hingga polusi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis dengan menambah jumlahnya menjadi 103 sekolah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Pemprov DKI Jakart Verifikasi Data Peserta Mudik Gratis
PENDAFTARAN Mudik Gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026 klaster kedua resmi dibuka pada hari ini Rabu 25 Februari 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemprov DKI Jakarta akan membatasi jam operasional lapangan padel di permukiman padat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved