Kasus Covid-19 Naik, Mahkamah Konstitusi Tunda Jadwal Sidang

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Kelola Sampah melalui Komposter

Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.

Dukung Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global

Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BPBD DKI Minta Warga Waspada Potensi Tanah Longsor

Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,

Program Bank Sampah Tingkat RW Kurang Peminat, DPRD DKI Saran Tambah Operasional

Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.

Akui Car Free Night lebih Rumit Diterapkan, Rano Karno: Harus Tetap Jadi!

CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.

Pendapatan Sektor Parkir Bocor, Pengamat: Rotasi Pejabat Dishub dan Bapenda DKI

Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.

Polemik Pemisahan Pemilu: DPR Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU MK

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK Putuskan Pemilu Dipisah, DPR: Makin Offside

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal

Ahli Hukum Kritik Putusan soal Pemisahan Pemilu: MK Melampaui Kewenangan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pakar HTN: Pembentukan UU TNI Cacat Prosedural dan Inkonstitusional

Menurutnya, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk bisa menjelaskan seberapa partisipatif proses pembentukan UU TNI.

PKS soal Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal: MK Telah Melampaui Kewenangan Pembentuk UU

Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia