PSI Dorong Pemprov DKI Serius Tangani Masalah Sampah, Tekankan Pentingnya Edukasi dan Daur Ulang

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut disampaikannya menanggapi peristiwa longsornya gunungan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang beberapa waktu lalu yang hingga menimbulkan tujuh korban jiwa.

Peristiwa tersebut menunjukkan Jakarta tidak bisa terus-menerus mengandalkan open dumping atau pembuangan terbuka untuk menangani sampah.

Terkait dengan itu, Josephine yang berasal dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menekankan pentingnya edukasi pemilahan dan daur ulang sampah kepada masyarakat.

Baca juga : Longsor Bantargebang: Pimpinan MPR Ingatkan Alarm Krisis Sampah Nasional

“Pemprov DKI Jakarta harus menggerakan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi isu sampah yang sedang kita hadapi sekarang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/3).

“Salah satunya, Pemprov DKI perlu mengencarkan edukasi kepada masyarakat untuk menyadarkan betapa peliknya isu sampah ini di Jakarta. Sehingga, warga juga harus diajak terlibat dengan cara melakukan pemilahan dan daur ulang sampah,” lanjutnya.

Josephine juga membicarakan Usaha-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pengolahan sampah yang perlu mendapatkan pendampingan dan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta,

Baca juga : Usai Longsor, Pemprov DKI Targetkan Normalisasi Bantargebang Rampung Pekan Ini

“Bahkan, sekarang ini ada warga kita yang sebenarnya sudah kreatif dalam menangani isu sampah di Jakarta. Tidak sekadar membersihkan sampah, tapi sampah-sampah itu juga didaur ulang menjadi barang-barang lainnya, sehingga punya manfaat perekonomian,” sambungnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Jakarta menghasilkan sekitar 8 ribu ton sampah setiap harinya per tahun 2025. 

Di sisi lain, Jakarta memiliki 2.867 fasilitas bank sampah, tetapi hanya ada 421 fasilitas composting dan 8 fasilitas produk kreatif lainnya.

“Pengusaha-pengusaha seperti itulah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI. Dimulai dari pendampingan-pendampingan bagi warga yang tertarik untuk memulai usahanya sendiri, sampai dengan kemudahan birokrasi serta bantuan-bantuan teknis lainnya ketika sudah berjalan,” terusnya.

Kali ini, Josephine mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun dan melaksanakan sistem pengolahan sampah yang efektif bersama dengan masyarakat.

“Perlu ada keseriusan dari Pemprov DKI sekarang. Mau sampai kapan lagi kita kewalahan menghadapi permasalahan ini,” imbuhnya.

“Bahkan lebih daripada itu, saya harap DPRD dengan membentuk Pansus (Panitia Khusus) LH bisa menerapkan sanksi terhadap warga-warga yang tidak terlibat dalam pemilahan sampah rumah tangga,” lanjutnya.

Bukan hanya menyasar kepada warga, Josephine juga menegaskan bahwa petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum alias pasukan oranye menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, termasuk untuk memberikan contoh yang bisa ditiru oleh masyarakat.

“Dan para petugas kebersihan dari tingkat dinas sampai PPSU yang tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik untuk cepat dievaluasi dan berikan tindakan tegas,” tutupnya. (Put)