Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK : Banyak Kepala Daerah Dijabat Plt Jika Pilkada Digabung 2024

Majelis panel Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk menjelaskan risiko apabila pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) digabungkan pada 2024.

Mantan Ketia MK Setuju Pendapat Berbeda 4 Hakim Konstitusi Soal TWK KPK

Meski demikian, belum diputuskan apakah pemain perlu dites antibodi pada hari ini, menurut liga bola basket tersebut.

Hendardi: Putusan MK Soal TWK KPK Harus Dipatuhi Sebagai Acuan Bernegara

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK Dinilai Buktikan Alih Status Pegawai KPK Sesuai UU

Karena itu menurut dia publik jangan mempunyai opini untuk menyelesaikan persoalan itu kepada Presiden.

4 Hakim Konstitusi Berpendapat Pelaksanaan TWK KPK Berangus Hak Pegawai

Empat orang hakim tersebut yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Menteri LHK : Desa Nagari Adalah Pola Asli Desa Indonesia

Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang telah dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Peradilan Khusus Tak Relevan, Perlu Revisi Terbatas UU Pilkada Diperlukan

Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Diberi Honor per Perkara, Hakim Agung Singgung Beban Kerja

Dalam beleid Pasal 13 PP tersebut, honorarium diberikan kepada Hakim Agung dalam hal penanganan perkara dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak Kunjung Dapat Remisi, OC Kaligis Gugat UU Permasyarakatan ke MK

OC Kaligis menilai ada kontradiksi pertentangan dan pembatasan hak pemberian remisi yang diatur dalam UU Permasyarakatan dengan PP 99/2012.

Media Indonesia Raih Anugerah Konstitusi 2021

Anugerah Konstitusi merupakan wujud kontribusi serta apresiasi MK bagi para pihak atau mitra MK.

DPR Sebut Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis Perlu Penelitian     

"Tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan Kesehatan,”

KPK Bantah Membangkang dari Putusan MK Soal TWK

"KPK telah taat melaksanakan putusan MK karena pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan pegawai terkait batasan umur.

Guru Besar UGM 'Kuliahi' Hakim MK saat Sidang UU Ciptaker

Menurut Zainal, Majelis Hakim MK meninggalkan konsep ajaran konstitusionalitas secara materi atau etik moral konstitusional itu sendiri.

Ahli Sebut UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Abaikan Moral Konstitusional

Rancangan proses pembentukan Undang-Undang No.11/2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja hingga perundangannya, dianggap cacat formil.

Pemutusan Konten Informasi Elektronik di Papua Dipermasalahkan ke MK

Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Arief Budiman dan Evi Novida Gugat Putusan DKPP ke MK

Keduanya menguji konstitusionalitas norma terkait putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undamg No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke MK.

Pengujian UU Harus Dibedakan Dengan Kasus Konkret

PENGUJIAN undang-undang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dibedakan dengan kasus konkret lainnya seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu maupun sengketa hasil pilkada.

Ada PPKM Darurat MK Tunda Seluruh Persidangan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menunda seluruh persidangan yang sudah terjadwal hingga 20 Juli 2021. Demikian disampaikan dalam siaran pers resmi MKRI, Senin (5/7).

MK Putuskan PPNS Perikanan Berwenang Usut Kasus TPPU

Menurut Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, kewenangan itu bisa membongkar modus illegal fishing yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara. 

PPATK: Putusan MK Dukungan Nyata Berantas TPPU

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengapresiasi putusan MK, yang membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia