Kamis 23 September 2021, 13:23 WIB

Hakim Konstitusi Pertanyakan Naskah Akademik dan Perubahan Nama UU Cipta Kerja

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Hakim Konstitusi Pertanyakan Naskah Akademik dan Perubahan Nama UU Cipta Kerja

Ilustrasi
Uji Materil

 

MAJELIS Hakim Konstitusi mempertanyakan naskah akademik dalam proses penyusunan Undang-Undang No.11/ 2020 tentang Cipta Kerja dalam sidang uji formil yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/9).

Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan para saksi dari pemerintah mengenai hal tersebut dalam sidang lanjutan No.91,103,105,107/PUU-XVIII/2020 dan perkara No.4,6/PUU-XIX/2020.

Pertanyaan senada juga dilontarkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang meminta penjelasan terkait pembuatan naskah akademis rancangan UU Cipta Kerja.

"Berapa lama penyusunannya. Kalau jamnya berapa lama, tidak dari tanggal sekian sampai sekian," tanya Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Menurutnya, banyak pertanyaan perihal penyusunan naskah akademik yang amat krusial sebab UU Cipta Kerja berdampak pada 79 undang-undang lain. Sehingga, ia menilai tidak mungkin pembahasan naskah akademik dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu Wahiduddin menyinggung soal judul UU Cipta Kerja yang awalnya bernama UU Cipta Lapangan Kerja.

"Dari sejak naskah akademik awalnya RUU Cipta Kerja, atau ada judul lain? dulu naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, biasanya tidak sederhana itu membahas judul, judul menggambarkan isi," ucapnya.

Baca juga : Bawaslu RI Buka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

Saksi dari pemerintah yakni Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin menilai, penyusunan naskah akademik UU Cipta Kerja cukup lama. Dimulai saat akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah pelantikan kabinet pada 20 Oktober 2019, imbuhnya, sebagian besar substansi dari naskah akademik dikembangkan menjadi RUU Cipta Lapangan Kerja disertai penambahan klaster menjadi 11.

"Sehingga tidak dari nol (naskah disusun) saat presiden menyampaikan pidatonya pada pelantikan," ujar dia.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Rodiyah yang juga saksi pada diskusi fokus terbatas terkait penerapan RUU Cipta Kerja yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada Januari 2020, menjelaskan pada pembahasan itu, tidak diperlihatkan secara lengkap naskah akademik dan draft RUU. Melainkan materi dalam bentuk presentasi dari pemateri.

Saksi lainnya, yakni Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Djoko Pudjirahardjo mengatakan naskah akademik disusun oleh pemerakarsa UU Cipta Kerja yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Harnanto. Adapun Kementerian Hukum dan HAM, ujarnya, hanya melakukan koordinasi. Namun, ia menjelaskan pada pertemuan awal, ia mendengar sudah ada naskah akademik.

"Saya mendengar sudah ada naskah akademik. Tapi tidak melihat (naskah akademik)," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menanyakan pada saksi perihal perubahan nama

yang dianggap sangat berpengaruh dalam penyusunan UU. Lalu, ada atau tidaknya perdebatan mengenai perubahan nama UU Cipta Kerja. Menurut Djoko, tidak ada perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun naskah RUU yang diajukan ketika itu bernama Cipta Lapangan Kerja. (OL-2).

 

Baca Juga

MI/Susanto

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas, Diduga Aksi Balas Dendam

👤Hilda Julaika 🕔Senin 25 Oktober 2021, 20:11 WIB
Peretasan itu dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga berasal dari Indonesia yang meretas website negara...
ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Walikota Cimahi Mengaku Sering Diancam Penyidik KPK

👤Tri subarkah 🕔Senin 25 Oktober 2021, 19:08 WIB
Berdasarkan kesaksian Ajay, ia pertama kali mengenal Robin melalui pengusaha bernama...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

NasDem: Menteri Nyapres Bakal Ganggu Kinerja Kabinet

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Oktober 2021, 18:50 WIB
Terganggunya kinerja kabinet karena menteri yang mencalonkan sebagai capres bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Proyek Strategis Terus Melaju

Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah extraordinary agar realisasi PSN dapat berjalan lebih maksimal.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya