Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar di Yogyakarta.
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini digagas sejak 2018 oleh Bawaslu RI bertujuan untuk menyebarkan dan mendorong semangat dan inisiatif masyarakat dalam mengawal agenda demokrasi serta mengorganisir proses transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan teknis pengawasan pemilu bagi generasi muda.
SKPP pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 80 orang yang berasal dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo.
Baca juga: Politik Biaya Tinggi serta Pengawasan Lemah Akibatkan Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Adapun penyelenggarannya akan berlangsung sampai dengan 24 September 2021 dan dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Rabu (22/9) malam.
Danang Maharsa, dalam sambutannya, mengaku menyambut gembira dan mengapresiasi atas terselenggaranya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Kabupaten Sleman ini, mengingat SKKP ini bertujuan menciptakan kader pengawas pastisipatif yang berdedikasi, berintegritas dalam pengawasan proses tahapan pemilu.
Kehadiran SKPP, kata Danang, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat yang tidak hanya sekedar sebatas datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih, melainkan diharapkan juga proaktif melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan pemilu di lingkungannya masing-masing sehingga tercipta pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan nantinya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas juga.
"Saya berharap kepada para peserta SKPP dapat bersunggung-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini sehingga diharapkan menjadi alumni yang bisa menjadi mata dan telinga Bawaslu yang akan lantang berteriak melawan berbagai pelanggaran pemilu," tambahnya.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ini cukup tinggi, dibuktikan dengan peserta yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan SKPP ini cukup banyak.
"Yang membanggakan bagi kami adalah peserta kali ini mayoritas anak muda, generasi milenial. Anak muda ini kami lihat masih mempunyai idealisme yang baik, punya visi yang baik, dan belum terkontaminasi dengan hal-hal buruk dalam politik, sehingga tujuan dari SKPP ini untuk mencetak kader yang mempunyai dedikasi, keterampilan, dan berintegritas tentunya akan terpenuhi," tambahnya.
Abhan juga berharap alumnus dari SKPP ini nantinya akan menjadi simpul-simpul penggerak pengawas partisipatif di masyarakat. Dari alumnus nanti program-program sosialisasi Bawaslu, program-program pendidikan politik dari Bawaslu bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. (OL-1)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.
Fase awal gerhana penumbra akan dimulai pukul 22:26 WIB, puncak gerhana terjadi pada Senin (8/9) dini hari pukul 01:11 WIB, dan berakhir sekitar pukul 03:56 WIB.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan media sosial karena itu dijamin oleh konstitusi.
Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved