Rabu 22 September 2021, 19:50 WIB

Politik Biaya Tinggi serta Pengawasan Lemah Akibatkan Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Dhika Kusuma WInata | Politik dan Hukum
Politik Biaya Tinggi serta Pengawasan Lemah Akibatkan Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Antara/Indrianto Eko Suwarso
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur saat tiba di KPK usai OTT

 

PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai terus terjadinya kepala daerah terjerat kasus korupsi lantaran politik berbiaya tinggi dan pengawasan yang lemah. Selama sistem politik biaya tinggi dan pengawasan tak diperbaiki, korupsi kepala daerah diprediksi tak akan surut.

"Selama sistem politik dan pengawasannya tidak berubah masih seperti ini maka korupsi kepala daerah masih akan terus terjadi. Ini memang suatu realitas yang harus disikapi," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, Rabu (22/9).

Hal itu disampaikannya menanggapi penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur.

Menurut Zaenur, sistem politik berbiaya tinggi mengakibatkan banyak kepala daerah tersangkut korupsi. Sudah menjadi rahasia umum, ujarnya, seorang kepala daerah mengeluarkan biaya besar ketika pilkada. Banyaknya ongkos politik yang dibutuhkan juga terkait biaya-biaya tidak resmi seperti vote buying dan mahar politik.

"Karena biaya politik tinggi, keluar modal besar, maka perlu untuk balik modal. Itu penyebab utamanya," ungkapnya.

Menurutnya, pengawasan selama ini juga lemah baik itu fungsi kontrol oleh DPRD dan inspektorat daerah. Pengawasan eksternal seperti BPK, ujarnya, juga tidak bisa melakukan pengawasan setiap saat secara terus menerus.

Baca juga : Suap Pajak Dicairkan lewat Dana Bantuan Sosial

"Otonomi daerah juga punya ekses karena tidak punya sistem akuntabilitas dan transparansi yang baik. Khususnya soal kontrol itu sangat lemah sehingga menyebabkan celah-celah kepala daerah untuk menggunakan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri," ujarnya.

Adapun Bupati Kolaka Timur diduga terjerat kasus dana penanganan bencana. KPK masih akan mengumumkannya secara resmi dalam konferensi pers yang akan digelar malam ini.

Menurut Zaenur, sektor penanganan bencana tak kalah rawan dengan bidang-bidang lainnya. Ia mengatakan pengawasan terkait penanganan bencana di daerah-daerah perlu ditingkatkan.

Selama ini, ujarnya, sudah ada sekian contoh kasus korupsi terkait penanganan bencana khususnya di masa pandemi seperti kasus bansos Jabodetabek di Kementerian Sosial, kasus pengadaan bansos di Kabupaten Bandung Barat. 

"Memang soal-soal kebencanaan untuk penganggarannya berbeda karena sebagaimana maksudnya agar ketika terjadi bencana jadi tersedia anggarannya. Sehingga itu juga lebih rawan," ucapnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Komnas HAM: Ada Temuan yang Cuma Bisa Dijelaskan Istri Sambo

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:23 WIB
Anam mengatakan pihaknya bakal terus mencari temuan baru terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) sambil menunggu...
dok.Kementerian PUPR

Tata Kelola yang Baik Jaga Reputasi IKN

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:20 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas...
Ist

Apkasi Ajak Perusahaan Barang Jasa Rebut Peluang Pengadaan di Pemda 

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:03 WIB
Apkasi Procurement Network (APN) 2022  akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya