Senin 04 Oktober 2021, 11:47 WIB

BPJAMSOSTEK Hormati Putusan MK, Tetap Fokus Kejar Perluasan Kepesertaan

mediaindonesia.com | Ekonomi
BPJAMSOSTEK Hormati Putusan MK, Tetap Fokus Kejar Perluasan Kepesertaan

Ist/Bpjamsostek
Logo BPJS Ketenagakerjaan yang terpampang di Kantor BPJAMSOSTEK.

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program tabungan hari tua (THT) dan pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan sebagai Pihak Terkait, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut.

"Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini," jelas Anggoro

"Sesuai Undang Undang (UU) SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 tahun 2013 dan Inpres No 2 tahun 2021, kami tetap fokus berupaya memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri, termasuk di antaranya pegawai swasta, BUMN, pekerja informal, pekerja migran, pekerja sektor jasa konstruksi dan pegawai non-ASN," terang Anggoro.

Perlindungan Jamsostek yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK tersebut terdiri atas program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JKM) dan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Anggoro menambahkan, salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

"Contoh manfaat tersebut antara lain, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK, manfaat beasiswa hingga Rp174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp42 juta pada program JKM, hingga  manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan," jelas Anggoro

Anggoro juga menekankan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan, yang telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sebaran 325 kantor cabang, ditambah layanan online melalui website dan aplikasi JMO.

Terakhir Anggoro mengharapkan dengan putusan MK ini, semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara indonesia. (RO/OL-09)

Baca Juga

FOTO-FOTO/DOK BAKAMLA

Temukan Cadangan Migas di Natuna Timur, SKK Migas: Ini Sumur Kunci

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 30 November 2021, 15:09 WIB
Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengungkapkan, temuan cadangan ini diperoleh melalui pengeboran dua sumur delineasi Singa...
Antara/Ahmad Subaidi.

OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025

👤Despian Nurhidayat 🕔Selasa 30 November 2021, 14:20 WIB
Data OJK pada periode Januari-September 2021 aset BPR dan BPRS tmbuh 8,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year...
ANTARA/Dedhez Anggara

Komisi VII DPR: RUU Migas Rampung Dibahas di 2022

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 30 November 2021, 12:59 WIB
"Alhamdulillah, kesepakatan terakhir dan membangun kesepakatan formal di fraksi bahwa ini kita dorong masuk (prolegnas) dan kita akan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya