Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Mahkamah juga menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.
Konvensi ketatanegaraan menempatkan judicial process sejalan dengan legislative process.
Perlibatan warga negara sipil sebagai komponen cadangan (Komcad) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
Dalam negara demokrasi, undang- undang adalah perwujudan general will.
Dewan Pers menyebut dalil para pemohon keliru terhadap tafsir dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers yang menganggap Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers.
Judicial Review UU minerba yang dilayangkan koalisi masyarakat yang tergabung dalam gerakan Bersihkan Indonesia dinilai DPR kabur dan tidak jelas.
Amendemen UUD 1945 harus didasari niat yang tulus dan bersih dari kepentingan sektoral, apalagi individual.
Mahkamah Konstitusi juga didorong untuk mengevaluasi norma-norma lain yang berpotensi memangkas hak konstitusional warga.
Meski menolak permohonan tersebut, dalam menjamin asas keterbukaan, MK berpendapat pemerintah perlu menyampaikan notifikasi digital.
Tiga hakim di jajaran peradilan Mahkamah Agung (MA) dijatuhi sanksi nonpalu atau tidak menyidangkan perkara, selama dua tahun.
Salah satu upaya pihaknya dalam memperluas kepesertaan adalah terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya.
MK telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program tabungan hari tua (THT) dan pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari Taspen dan Asabri ke BPJAMSOSTEK.
Pakar hukum bisnis Universitas Trisakti Ary Zulfikar mengatakan restrukturisasi Pertamina memang sejalan dengan konstitusi.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjelaskan rumusan normal dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari.
Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pendapat ahli terkait rekayasa teknis yang mungkin dilakukan apabila pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan dengan serentak
Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan para saksi dari pemerintah mengenai hal tersebut dalam sidang lanjutan No.91,103,105,107/PUU-XVIII/2020 dan perkara No.4,6/PUU-XIX/2020.
Ketua MKRI Anwar Usman mengatakan terpilihnya MKRI sebagai tuan rumah pertemuan (J-OIC), merupakan mandat Istanbul Declaration pada 2018 lalu.
Semula agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah. Akan tetapi, DPR berhalangan hadir karena memiliki agenda yang sama sehingga meminta penundaan waktu sidang.
Kendati demikian, imbuh Hendardi, tidak menutup kemungkinan jika masalah implementasi norma yang oleh sejumlah pihak dinilai melanggar norma dapat dipersoalkan lewat jalur yudisial.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved