SEDIKITNYA 70 lurah dan kepala desa se-Solo Raya mengikuti Lomba Pidato Konstitusi yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang berkolaborasi dengam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
Lomba yang dilaksanakan di Kampus UNS Kentingan, ini, merupakan salah satu ajang untuk menilai kinerja lurah dan kepala desa dalam menjamin hak-hak konstitusional warga yang mereka pimpin.
Wakil Ketua MK Prof Aswanto saat membuka lomba, mengatakan, lurah dan kepala desa merupakan pemimpin kelurahan atau desa yang menjadi ujungk tombak MK dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
"Bapak ibu lurah menempati posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itulah, bapak ibu bisa dinilai masyarakat sebagai perwujudan hak-hak mereka yang dijamin dalam konstitusi," tegasnya.
Sehari sebelum mengikuti lomba pidato konstitusi yang dimulai Jumat dan Sabtu (3-4/12) para peserta diberi pembekalan oleh Aswanto dan dua hakim konstitusi yakni Prof Arief Hidayat dan Prof Enny Nurbaningsih.
Aswanto yang berlatar belakang dosen Universitas Hasanudin ini menegaskan, lurah dan kepala desa perlu memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat yang mereka pimpin. Hal ini termasuk salah satu amanat dalam konstitusi.
Dia tekankan, dalam mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat, baik lurah maupun kades harus memberikan pelayanan bagus, karena semua masyarakat sudah dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam konstitusi.
"Yakni hak untuk diperlakukan secara baik dan secara manusiawi. Semua itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan keseharian saat bertugas," pungkas dia.
Sementara Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho mengaku sangat gembira dengan adanya kegiatan ini. "Suatu kehormatan bagi UNS dapat dipercaya MK untuk mengadakan lomba ini. Semoga acara berjalan dengan lancar." (N-2)
