Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua MK Anwar mengatakan, penyerahan surat keputusan Profesor Kehormatan merupakan momentum yang penting dan bersejarah.
Melalui kuasa hukumnya, Bupati-Wabup Halmahera Utara menekankan bahwa masa jabatan mereka selama lima tahun, setelah dilantik pada 9 Juli 2021 lalu.
Jaya Suprana sebagai perorangan harus bisa menyampaikan kedudukan hukumnya dirugikan akibat berlakunya ketentuan atau norma Pasal 222 UU Pemilu.
Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) mendalilkan jika Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
Terlepas dari kemampuan yang sangat menjanjikan, AI dan ML ialah teknologi yang memiliki batasan-batasan yang inheren.
Mahkamah menilai, perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih juga dapat mengajukan pengujian norma ambang batas pencalonan presiden.
Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan usia pensiun jenjang bintara dan tantama 53 tahun, sedangkan perwira usia 58 tahun.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian undang-undang yang dijadwalkan 14 Februari hingga 20 Februari 2022.
iPerpanjangan usia pensiun hingga 60 tahun untuk TNI akan sangat menyulitkan. Apalagi tugas keseharian tamtama dan bintara di lapangan yang harus membawa ransel dan senjata.
"Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasar konstitusi,"
MK telah menyelesaikan sejumlah 81,82% dari keseluruhan perkara di tahun 2021, dan 22 perkara, atau setara dengan 18,18%, masih dalam proses pemeriksaan.
Dalam sidang pleno khusus itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan secara langsung dan memberikan sambutan.
MK RI dipercaya menjadi tuan rumah Kongres Ke-5 The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada 4 hingga 8 Oktober 2022.
Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Badan khusus itu kebanyakan berasal dari pemerintah pusat, sedangkan perwakilan prvinsi hanya satu, tanpa hak istimewa.
Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Ketua Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan di Undang-Undang Kejaksaan ada kekhususan.
Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.
Setneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved