Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2021 pada Kamis (10/2) di Ruang Sidang Pleno MK pukul 10.00 WIB. Sidang akan dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Dalam sidang pleno khusus itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan secara langsung dan memberikan sambutan.
"MK berkewajiban menyampaikan laporan secara terbuka pada seluruh elemen masyarakat mengenai yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh MK," ujar Ketua MKRI Anwar Usman dalam konferensi pers yang digelar secara hibrid, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/2).
Baca juga: Golkar Bulat Usung Airlangga Capres
Ketua MK mengatakan sidang pleno khusus tersebut diselenggarakan sesuai dengan amanat Pasal 13 Nomor 7 Tahun 2020 tentan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yanng menyatakan MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka.
Laporan berkala tersebut meliputi permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Melalui Sidang Pleno Khusus, ujarnya, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai Mahkamah Konstitusi dapat terpenuhi. Dengan demikian, publik diharapkan akan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK.
Karena digelar di tengah pandemi, Ketua MK mengatakan acara akan dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan.
MK juga mengundang para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet indonesia Maju, para duta besar negara sahabat, Ketua dan negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC), para rektor perguruan tinggi, para pemimpi redaksi media massa, para jurnalis, dan undangan lainnya.
Dalam sidang itu, MK juga akan meluncurkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021: Transformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi” mengenai kiprah MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional pada 2021 yang menerapkan transformasi digital
Sekretaris MKRI M. Guntur Hamzah mengatakan MK mendapatkan kepercayaan dari organisasi MK tingkat dunia untuk menggelar Kongres ke-5 World Conference of Constitutional Justice (WCCJ). Acara rencananya akan digelar pada 4 hingga 8 Oktober 2022 dihadiri para peserta termasuk pengurus World Conference of Constitutional Justice (WCCJ) dari 118 negara.
"Kami melakukan koordinasi dan tempat penyelenggaraan yang digelar di Kota Denpasar, Bali sekaligus dengan misi promosi wisata," ucapnya.
MKRI, terang Guntur, juga akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait perkembangan pandemi Covid-19. Adapun tema yang ditentukan oleh Sekretariat WCCJ ialah "Constitutionalism and Peace" atau "Konstitusi dan Perdamaian". (OL-6)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved