Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Kini Giliran 'Emak-emak' Gugat Ambang Batas Presiden

Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) mendalilkan jika Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Menuju Akselerasi Modernisasi Peradilan Mahkamah Konstitusi

Terlepas dari kemampuan yang sangat menjanjikan, AI dan ML ialah teknologi yang memiliki batasan-batasan yang inheren.

Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Kandas di MK

Mahkamah menilai, perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih juga dapat mengajukan pengujian norma ambang batas pencalonan presiden.

Pemerintah Usulkan Prajurit TNI Pensiun pada Usia 58 Tahun

Undang-Undang No.34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan usia pensiun jenjang bintara dan tantama 53 tahun, sedangkan perwira usia 58 tahun.

Mahkamah Kontitusi Tunda Sidang Hingga 21 Februari

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menunda sidang pengujian undang-undang yang dijadwalkan 14 Februari hingga 20 Februari 2022.

Perpanjangan Usia Pensiun Hingga 60 Tahun untuk TNI Dinilai Menyulitkan

iPerpanjangan usia pensiun hingga 60 tahun untuk TNI akan sangat menyulitkan. Apalagi tugas keseharian tamtama dan bintara di lapangan yang harus membawa ransel dan senjata.

Jokowi Ungkap Pemerintah Hargai Putusan MK Meski tak Selamanya Sependapat

"Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasar konstitusi,"

MK Putus 253 Perkara Selama 2021

MK telah menyelesaikan sejumlah 81,82% dari keseluruhan perkara di tahun 2021, dan 22 perkara, atau setara dengan 18,18%, masih dalam proses pemeriksaan.

MK akan Gelar Sidang Pleno Tahunan Dihadiri Presiden Jokowi

Dalam sidang pleno khusus itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan secara langsung dan memberikan sambutan. 

Indonesia Dipercaya Gelar Kongres MK se-Dunia, Bakal Diikuti 118 Negara

MK RI dipercaya menjadi tuan rumah Kongres Ke-5 The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada 4 hingga 8 Oktober 2022.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Tolak Pembahasan Revisi Kedua UU PPP

Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Ahli Sebut Badan Khusus Kontraproduktif dengan Semangat UU Otsus

Badan khusus  itu kebanyakan berasal dari pemerintah pusat, sedangkan perwakilan prvinsi hanya satu, tanpa hak istimewa.

Yasonna: Pemerintah dan DPR Patuhi Putusan MK atas UU Cipta Kerja

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Kewenangan Kejaksaan Ajukan PK Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Ketua Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan di Undang-Undang Kejaksaan ada kekhususan.

Abdullah Hehamahua Cs Gugat UU IKN ke MK

Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dorong Demokrasi Lebih Baik, Diaspora Gugat Presidential Treshold

Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

UU IKN Digugat ke MK, Setneg: Bentuk Partisipasi Aktif Warga

Setneg menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan jawaban terkait UU IKN, jika Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan tersebut.

Merasa Terhambat Peroleh Kepastian, Advokat Gugat UU Cipta Kerja

Keberadaan UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hingga menimbulkan ketidakpastian.

Pemohon Sebut Hanya Dua Calon Presiden Picu Masyarakat Terbelah

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

MK Kukuhkan Wewenang Polisi Periksa Identitas

Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia