Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang keterangan pihak terkait Komnas HAM dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/3/2023). Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Sidang perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association (IMHA), Syaiful Anam, dan Nurhayati Ratna Saridewi.
Di dalam sidang, Alboin yang mewakili KND menyebut tiga aspek dalam upaya mewujudkan hak asasi penyandang disabilitas. Pertama, aspek filosofis. Aspek ini mengacu pada pandangan luhur bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari manusia.
Baca juga: MKMK Jadwalkan Kembali Pemeriksaan Zico Terkait Perkara Pengubahan Substansi Putusan
“Maka dari itu, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya dan mampu bertindak sebagai subjek hukum,” terang Alboin, dalam sidang, Senin (13/3/2023).
Yang kedua ialah aspek yuridis. Menurutnya, aturan turunan UUD 1945 kiranya mampu menerjemahkan dengan baik agar setiap produk perundang-undangan mengedepankan pengejawantahan HAM menjadi semangat utama, termasuk regulasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
Baca juga: Pemohon Pesimistis Uji Formil Perppu Cipta Kerja di MK Dapat Terselesaikan
Sejauh ini, kata Alboin, masih terdapat sejumlah regulasi yang masih bersifat diskriminatif dan tidak menempatkan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya, salah satunya adalah Pasal 433 KUHPerdata.
Terakhir, lanjut Alboin, ialah aspek sosiologis.
Sejauh ini, Alboin berpendapat upaya untuk menciptakan keadilan bagi penyandang disabilitas masih memerlukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan menciptakan sarana dan prasarana yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Maka, Alboin menegaskan negara wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak para penyandang disabilitas.
“Kewajiban di sini tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas,” kata Alboin.
Negara melalui pranata yang dimilikinya berkewajiban menjalankan ketentuan yang berlaku berdasarkan asas legalitas. Negara juga wajib memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
“Dengan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan asas umum, dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negara pun akan terjamin dengan baik, termasuk penyandang disabilitas” lanjut Alboin.
Baca juga: Angkie Yudistia Luncurkan Ekosistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Disabilitas
Sementara itu, Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan menjelaskan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan norma-norma HAM dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
“Penggunaan istilah dalam pasal 433 KUHPerdata yaitu keadaan dungu, gila atau mata gelap tersebut bertentangan dengan Pasal 8 dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas,” tegasnya.
“Yang mengharuskan negara pihak untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif dan sesuai untuk melawan stereotipe, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam kehidupan,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.
Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada Jumat (20/6).
Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.
Isu kesehatan dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan, adalah isu yang fundamental namun kerap terabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dengan disediakannya ruang dan fasilitas pendukung, termasuk lowongan pekerjaan inklusif.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Pentingnya tanda identifikasi bagi penyintas disabilitas tak nampak karena sering kali mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus saat di ruang publik maupun transportasi umum.
Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Reda Manthovani dalam pengembangan dan promosi olahraga taekwondo, khususnya untuk komunitas disabilitas.
PELUANG kerja bagi penyandang autisme di Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya orangtua mengalami kebingungan mencari pekerjaan untuk anaknya yang autisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved