Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
BEKERJA sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang perselisihan pemilu. Kegiatan bimtek tersebut berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat hingga Kamis (9/3) mendatang.
Keikutsertaan BAHU NasDem mengikuti Bimtek PHPU merupakan upaya bagi NasDem untuk mengawal suara kemenangan NasDem di tahun 2024 mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh advokat BAHU NasDem dari Aceh hingga Papua.
“Ikut ambil bagian dalam rangka memastikan perhelatan pemilu bisa berjalan secara demokratis dan berkualitas,” ungkap Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Taufik Basari, dalam keterangannya, Rabu (8/3).
Baca juga : Paloh Temui Prabowo, BPIP: Silahturahmi Politik Jaga Konsensus Bernegara Jelang Pemilu 2024
Tobas menuturkan, Ratusan advokat BAHU NasDem mendapat pembekalan seputar pemahaman prosedur, mekanisme hingga tahapan bagi seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu. Jika nantinya ada sengketa pemilu di MK, diharapkan BAHU NasDem bisa mengikuti persidangan PHPU dengan baik.
“Pada Bimtek kali ini MK akan memberikan panduan mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilu. Kemudian juga kita akan diberitahukan bagaimana caranya menyusun permohonan yang baik, caranya memberikan keterangan sebagai pihak terkait, menyusun bukti-bukti dan sebagainya,” kata Tobas, Rabu (8/3).
Legislator NasDem DPR RI dari Dapil Lampung I ini berharap dengan dipahaminya prosedur oleh para pihak akan memudahkan proses persidangan sengketa hasil Pemilu. BAHU akan terus mengawal suara-suara para caleg NasDem termasuk suara calon presiden (capres) NasDem di 2024 yakni Anies Baswedan.
Baca juga : Polemik Putusan PN Jakpus, Legislator NasDem: Cabut Gugatan!
“Tentunya Badan Advokasi Hukum Partai NasDem akan mengawal suara-suara para Caleg termasuk di suara Partai NasDem sehingga kemudian kita pastikan Partai NasDem akan mendapatkan kemenangan nanti di tahun 2024,” kata Tobas.
Tobas juga sepakat bahwa melalui Bimtek tersebut diharapkan setiap proses persidangan di MK dapat berjalan dengan lancar dan para pihak termasuk advokat bisa bekerja secara profesional ketika bersidang di MK.
“Saya juga ingin mengajak kepada kita semua untuk menjaga betul marwah dari MK. Bahwa inilah lembaga yang kita harapkan untuk memberikan keadilan di Indonesia,” tambah Tobas.
Sebelumnya saat membuka acara, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan semangat MK dalam mengawal jalannya pesta demokrasi. MK mengawal pemilu bukan hanya dari sisi kuantitas melainkan juga dari sisi kualitas, salah satunya melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu secara adil sebagai upaya penegakan hukum.
“Oleh karena itu saya sekali lagi berterimakasih kepada semua aparat yang berada di Mahkamah Konstitusi yang telah menjalin kerja sama dengan seluruh partai politik, jadi tidak membedakan antara partai yang satu dengan partai yang lain,” ujar Usman. (Z-8)
PN Jakarta Pusat dipandang telah melampaui kompetensi absoulut dalam mengadili perkara pemilu.
Penundaan pemilu berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara
Bahkan, lanjutnya, saat itu muncul istilah "ABG", yang merupakan singkatan dari ABRI, Birokrasi, dan Golkar, sebagai kekuatan yang menguasai setiap kontestasi politik di Indonesia.
Namun hingga saat ini badan peradilan khusus pemilu belum terbentuk.
Keberadaan badan khusus yang diatur dalam Pasal 157, terang Violla, justru mengaburkan sistem penegakan hukum kepemiluan yang saat ini sudah berjalan
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved