Selasa 08 Maret 2022, 17:16 WIB

Bupati-Wabup Halmahera Utara Gugat Masa Jabatan ke MK

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Bupati-Wabup Halmahera Utara Gugat Masa Jabatan ke MK

MI/Susanto
Petugas kepolisian berpatroli di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

 

BUPATI Halmahera Utara Frans Manery dan Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis menggugat Pasal 201 ayat 7 UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Bupati, Wakil Bupati terhadap UUD 1945.

Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), diwakilkan kuasa hukum mereka, yakni Rami Antula. Adapun pasal yang disorot menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024”. 

Menurut para pemohon, berlakunya ketentuan a quo membuat bupati dan wakil bupati hasil pemilihan kepala daerah pada 2020, hanya menjabat sampai 2024.

Baca juga: KPK Eksekusi Wawan dalam Kasus Suap Kalapas Sukamiskin

"Mereduksi masa jabatan para pemohon sebagai bupati dan wakil bupati. Para pemohon seharusnya memegang masa jabatan selama lima tahun, setelah dilantik 9 Juli 2021. Sehingga, masa jabatan berakhir pada 9 Juli 2026," ujar Rami dalam sidang pemeriksaan di gedung MK, Selasa (8/3). 

Adapun sidang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto dengan anggota Wahiduddin Adams dan Arief Hidayat. Para pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Merespons gugatan tersebut, para hakim konstitusi memberi masukan. Hakim Arief mengatakan ada koreksi bahwa masa jabatan pemohon seharusnya selesai pada 9 Juli 2025, bukan 2026 jika tidak ada pilkada serentak. 

Namun, pihaknya mengingatkan bahwa masa jabatan kepala daerah tidak diatur secara rigid dalam UUD 1945. Sehingga, tidak tepat jika pemohon menggunakan batu uji Pasal 18 ayat 3 UUD 1945. Konstitusi, lanjut dia, menetapkan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

Baca juga: KSP: Kepala Otorita IKN Harus Punya Pengalaman Membangun

Alhasil, masa jabatan anggota DPRD selama lima tahun. "Masa jabatan kepala daerah diatur dalam undang-undang yang saat ini sudah diubah," jelas Hakim Arief.

Lalu, Hakim Wahiduddin mengatakan Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada merupakan norma peralihan akibat perubahan UU karena pemilu serentak 2024. Dirinya meminta para pemohon memikirkan dampak apabila MK membatalkan pasal tersebut. 

"Memang ini untuk menjelaskan jadwal pemilu agar bisa dilakukan serentak. Kalau pasal ini dibatalkan, bagaimana hal-hal transisional?" pungkasnya.(OL-11)


 

Baca Juga

Antara

Pengacara: Istri Sambo tidak Ada Masalah dengan Brigadir J di Magelang

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 20:00 WIB
Magelang menjadi kota tempat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi merayakan ulang tahun pernikahan ke-22. Saat itu, Sambo diketahui justru...
ANTARA FOTO/Makna Zaezar

1.631 Narapidana di Papua Dapatkan Remisi dalam Rangka HUT Kemerdekaan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 19:52 WIB
Sebanyak 1.631 narapidana di Papua mendapatkan remisi dari pemerintah dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Muhaimin: Saya dan Prabowo Sama-sama Capres

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 19:50 WIB
Wakil Ketua DPR itu menyampaikan penentuan siapa yang akan mengisi posisi capres dan calon wakil presiden (cawapres) dibahas lebih lanjut...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya