Kamis 30 September 2021, 12:50 WIB

MK Tolak Permohonan O. C Kaligis yang tak Kunjung Dapat Remisi

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
MK Tolak Permohonan O. C Kaligis yang tak Kunjung Dapat Remisi

MI/Susanto
Ilustrasi

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan pengacara senior Otto Cornelis Kaligis (O.C) Kaligis terkait ketentuan hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No.12/1995 tentang Permasyarakatan. Menurut Mahkamah, alasan O. C Kaligis yang menilai pasal tersebut multitafsir, sehingga ia tidak bisa mendapatkan remisi sebagai narapidana korupsi, tidak beralasan.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya" ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno, Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/9).

O. C Kaligis menganggap, meski ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf i UU Permasyarakat telah menegaskan hak hukum narapidana yang merupakan hak konstitusional, namun Ia terkendala mendapatkan remisi karena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan statusnya bukan sebagai pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

Karena itu, O.C Kaligis meminta pada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf i UU 12/1995 diberlakukan konstitusional bersyarat yakni apabila diberlakukan tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada narapidana korupsi dengan syarat, (a) berkelakuan baik, (b) sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya enam bulan, (c) tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan (d) tidak dipidana hukuman mati.

Baca juga : Hari ini Pengganti Azis Syamsuddin Ditetapkan

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i tidak bersifat diskriminatif karena hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan remisi tanpa disertai kondisi atau persyaratan terpenuhi hak tersebut.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menambahkan, pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian remisi dalam PP No.99/2012, adalah kewenangan yang diberikan pada pemerintah atas dasar Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995. Di PP itu, diatur lebih lanjut syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana dalam bentuk peraturan pemerintah. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan memberikan remisi adalah otoritas penuh lembaga permasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Karena kasus korupsi, O.C. Kaligis dihukum selama 10 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara

Haedar Nashir Dorong Sejahrawan Muhammadiyah Berpikiran Terbuka

👤Ant 🕔Sabtu 27 November 2021, 23:24 WIB
Ia berharap sejarawan Islam, khususnya sejarawan Muhammadiyah, tidak terjebak pada...
MI/Ramdani

Jimly: Jangan Panik, Putusan MK Soroti Proses Pembentukan UU Ciptaker, Bukan Materinya

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 21:41 WIB
Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Rais Aam Perintahkan Muktamar Dipercepat, Panitia: Belum Diputuskan

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 27 November 2021, 17:22 WIB
Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memerintahkan muktamar dilaksanakan pada 17...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya