Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Bareskrim Polri kembali memeriksa empat tersangka, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte, dalam kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra.
PENGADILAN Agama Jakarta Barat meluncurkan enam aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Termasuk pencari keadilan berkebutuhan khusus.
Setelah Bareskrim Polri menjeratnya dalam dua perkara, giliran Kejaksaan Agung menetapkan ‘Joker’ sebagai tersangka.
Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak ada permohonan fatwa yang diajukan Joko Sugiharto Tjandra (JST) alisa 'Joker'.
JST meminta PSM untuk membantu mendapatkan fatwa dari MA pada November 2009 hingga Januari 2010 atau usai perkaranya inkracht
Joko diduga meminta jaksa Pinangki mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA) untuk pembatalan eksekusi atas hukumannya.
Mereka akan diminta keterangan dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sejak 2011-2016.
Kuat dugaan barang bukti tersebut berkaitan erat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2012-2016.
Mahkamah Agung menolak tuntutan PT Manggala Krida Yudha agar membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018.
Masuknya kekuasaan pemerintah dalam hal ini menteri keuangan, hingga dalam sendi-sendi pengadilan pajak yang secara nyata telah menabrak prinsip kekuasaan kehakiman.
Pasalnya, sempat beredar foto Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin bersama Anita Kolopaking di kediamannya saat merayakan Idulditri tahun ini.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Syarifuddin tidak mengintervensi proses sidang praperadilan.
Muncul dugaan bahwa Pinangki memiliki relasi dengan oknum di Mahkamah Agung, sehingga bisa menjanjikan memberikan bantuan berupa fatwa bagi Joko S Tjandra.
PERMA No.1/2020 tentang pedoman pemidanaan koruptor, sisi negatifnya bisa membelenggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Aturan tersebut juga bisa mengkotak-kotakan hukum.
KPK sebelumnya telah menyita aset yang diduga terkait dengan tersangka Nurhadi berupa lahan kelapa sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Padang Lawas.
Saksi tersebut adalah Ferdy Yuman, karyawan swasta yang keterangannya dibutuhkan penyidik.
Perma ini membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas bicara kerugian, dampak, dan keuntungan.
Peraturan MA No 1/2020 ini sebagai pedoman menangani dan menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyangkut kerugian keuangan negara,
Kehadiran Perma No 1/2020 disambut baik dan diharapkan mengurangi disparitas keputusan hakim dalam vonis tipikor.
Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan tiga hakim agung MA yakni Panji Widagdo, Syamsul Maarif, dan Sudrajad Dimyati.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved