Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGADILAN Agama Jakarta Barat meluncurkan enam aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Termasuk pencari keadilan berkebutuhan khusus atau disabilitas.
"Kami sebagai satuan kerja yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, telah berupaya merespon dengan baik dan cepat seluruh kebijakan maupun himbauan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan membuat aplikasi yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan," ujar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, Drs H. Mohamad Yamin, SH, MH dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8)
Enam aplikasi yang diluncurkan ialah, aplikasi Drive Thru, SIMEKAR, SI-ABSARI, SEMBARA, e-KeMas, dan SMART. Dikatakan Mohamad Yamin, dari aplikasi yang dilaunching hari ini, yang menjadi aplikasi unggulan adalah Drive Thru Santri dan Si-Absari.
"Drive-Thru Santri merupakan aplikasi yang mengadopsi metode pelayanan Drive Thru untuk pengambilan akta cerai sehingga proses pengambilan dapat dilakukan dengan cepat dan bebas antrian, bahkan tanpa harus turun dari kendaraan," ungkap Mohamad Yamin.
Konsep drive thru ini, jelas dia, selain memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan, sekaligus mendukung program pemerintah di masa pandemi covid-19 untuk mengurangi kerumunan dalam rangka social distancing.
Sedangkan aplikasi Si-Absari berfungsi untuk pengambilan salinan putusan secara mandiri pada anjungan yang telah disediakan di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga dapat mengurangi jumlah tumpukan antrian pelayanan di ruang pelayanan dan lebih menghemat waktu.
Penyediaan sarana dan prasarana berupa guiding block dan buku alur berperkara secara Braille Alphabet bagi penyandang tuna netra serta penataan ulang ruang Media Center juga telah dilakukan agar lebih nyaman dan representative guna mengakomodir penyebarluasan dan penampungan informasi publik yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. H. AcoNur, S.H., M.H dalam sambutannya menyambut baik dan mengapresiasi kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai salah satu ujung tombak pelayanan bagi pencari keadilan.
"Pengadilan Agama Jakarta Barat telah berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan sebagai implementasi dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan meluncurkan 6 aplikasi inovasi bagi para pencari keadilan dan juga sarana prasarana bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, serta penyempurnaan Ruang Media Center," paparnya. (OL-13)
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Akhirnya Satgas hanya melakukan penyegelan kantor. Pihak kepolisian berada di ROP selama satu jam dari pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Saat diberi kesempatan tanggapan oleh ketua hakim, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menghancurkan barang bukti.
Sebagaimana dikemukakan majelis hakim dalam persidangan, bahwa Jokdri sama sekali tidak terkait dengan perkara pengaturan skor sebagaimana yang ditangani satgas anti mafia bola.
PENGADILAN niaga Madrid, Spanyol, mengeluarkan putusan awal bahwa FIFA maupun UEFA dilarang mencegah rencana pembentukan Liga Super Eropa,
Mahkamah Agung Spanyol kemudian menolak argumen bahwa Kerad Project adalah perusahaan palsu dan memastikan perusahaan itu melakukan kerja secara legal.
Mobil diserahkan Dadan dan istri ke Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Jakarta Timur
KELUARGA korban kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA), meski telah membatalkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
KELUARGA korban Tragedi Kanjuruhan akan terus menuntut restitusi dan menagih sikap tegas Polri menindak anggotanya yang bersalah usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
SETIAP ada penangkapan atas hakim, perih terasa selalu berganda.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved