Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
MA mengabulkan permohonan PK Anas Urbaningrum. Hukuman eks Ketua Umum Partai Demokrat itu memperoleh diskon dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun bui.
Sidang beragenda mendengarkan nota pembelaan terdakwa atas dakwaan jaksa.
ICW menilai nasib pemberantasan korupsi makin suram jika MA tetap mempertahankan tren vonis ringan terhadap pelaku kasus korupsi.
Mahkamah Agung atau mal, kok doyan kasih korting?
Ketua MA didesak menaruh perhatian lebih terhadap perkara-perkara yang diputus lebih ringan di tingkat PK dan kasasi.
Selepas pensiunnya hakim agung Artidjo Alkostar, MA dinilai seolah tak memiliki sosok yang disegani dan berkomitmen pada agenda pemberantasan korupsi.
Jangan sampai memunculkan anekdot hukum yakni bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya.
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra
Tidak tepat kalau dikatakan PK itu memotong masa tahanan atau memberikan diskon. Kita lihat MA sudah mencari kebenaran substantif. Jadi, harusnya yang dipertanyakan
Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita beberapa aset diduga terkait dengan kasus Nurhadi, seperti lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, vila
TERDAKWA Yusril yang divonis bersalah pada PN Mandailing Natal atas kasus pencurian, vonis tetsebut dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung.
Efek jera diyakini tidak akan pernah terbangun jika vonis selalu rendah kepada para koruptor.
Mahkamah Agung (MA) menolak penilaian tidak pro terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi karena memberi diskon hukuman pelaku rasuah.
KPK mencatat selama satu tahun terakhir, 2019-2020 terdapat 20 pelaku tindak pidana rasuah yang mendapatkan diskon hukuman oleh Mahkamah Agung (MA).
MA menutup diri terhadap koreksi publik dalam penanganan perkara yang melibatkan Nurhadi. Padahal perkara ini telah mengundang perhatian publik.
Teranyar, MA memangkas masa hukuman mantan anggota DPR dari Fraksi PKB Musa Zainuddin sebanyak 3 tahun.
KPK mengidentifikasi tiga dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yang berjumlah total Rp46 miliar. Salah satu dugaan sumber penerimaan ialah terkait dengan perkara
MA menilai eks anggota DPR Musa Zainuddin bukan pelaku aktif dalam perkara korupsi yang menjeratnya.
Pantas saja peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia cuma jalan di tempat
amanat reformasi yaitu lembaga kehakiman yang independen serta berintegritas, namun tetap berpedoman pada prinsip check and balances secara komprehensif.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved