KPK: Biar Masyarakat yang Nilai Pemotongan Vonis Anas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan penilaian pemotongan hukuman terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Anas Urbaningrum. Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Anas sebanyak enam tahun penjara.

"Masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali (PK) tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Nawawi menyatakan KPK, melalui tugas dan fungsinya, telah berupaya keras menjerat koruptor. Terhadap PK kasus Anas yang dikabulkan MA, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan Lembaga Antirasuah itu.

Baca juga: MA Potong 6 Tahun Hukuman Anas Urbaningrum

"PK adalah upaya hukum luar biasa. Tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan KPK," ujar Nawawi.

Di sisi lain, KPK belum menerima salinan putusan PK kasus tersebut. Nawawi berharap MA segera mengirimkan salinan putusan untuk dipelajari KPK.

"Hal yang diharapkan dari MA sekarang ini hanyalah agar salinan-salinan putusan dari perkara tersebut bisa segera diperoleh KPK," ucap Nawawi.

MA mengabulkan permohonan PK Anas Urbaningrum. Hukuman eks Ketua Umum Partai Demokrat itu memperoleh diskon dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun bui.

Anas juga dikenakan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Hak untuk dipilih dalam jabatan politik juga dicabut selama 5 tahun.

Majelis Hakim Agung yang menangani PK Anas terdiri atas Sunarto sebagai ketua majelis yang didampingi Andi Samsan Nganro dan Hakim ad hoc Tipikor Mohammad Askin yang masing-masing sebagai hakim anggota. (OL-1)