Berita Terbaru KPU Hari Ini

Menkes Sarankan Pilkada setelah Status Pandemi Dicabut

Untuk itu, Menkes memberi masukan.

Berkas Perkara Wahyu Setiawan Diserahkan ke Pengadilan

KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelin ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/5). 

KPU RI Isyaratkan Undur lagi Pilkada

Penyelenggara pertimbangkan alternatif waktu agar pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru.

Perludem: Pemecatan Komisioner KPU Evi Ginting Cacat Hukum

Ketetapan yang berujung pemecatan anggota KPU RI, Evi Novida Ginting, itu dinilai cacat hukum.

Revisi PKPU Melibatkan BPNB, Praktisi, dan Akademisi

Pemerintah memutuskan melaksanakan pemilihan serentak di 270 wilayah pada akhir tahun. Namun, bila bencana belum juga usai, pelaksanaan masih bisa ditunda dan dijadwalkan kembali

KPU Gamang Tetapkan Tahapan Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI melayangkan surat kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) ihwal prediksi berakhirnya pandemi.

Usai Reses, DPR dan KPU Bakal Putuskan Waktu Pelaksanaan Pilkada

Bila kondisi pandemi mereda dan pelaksanaan Pilkada tetap pada 9 Desember, diharapkan sebelum bulan Juli tahapan Pilkada sudah akan bisa dimulai. 

KPU Diminta Berinovasi di Pilkada 2020

Banyak pihak yang menyangsikan tahapan pilkada bisa dilakukan di tengah pandemi. Namun, tambahnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario dalam pelaksanaan tahapan ini

Saeful Bahri Dituntut 2,5 Tahun Penjara

JAKSA penuntut umum (JPU) KPK menuntut hukuman pidana 2,5 tahun penjara terhadap Saeful Bahri.

Bawaslu Khawatirkan Kekosongan Hukum

Komisi II DPR RI menyarankan KPU memetakan status kedaruratan daerah yang terdampak oleh pandemi covid-19 sebelum merevisi PKPU berdasarkan Perppu Penundaan Pilkada.

Bawaslu Sulit Lakukan Penegakan Hukum Pilkada tanpa Revisi PKPU

Ketua Bawaslu RI Abhan menuturkan, apabila PKPU tidak segera dibuat akan ada kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum pilkada.

Perludem: Pemerintah Jangan Memaksa Gelar Pilkada Desember 2020

Titi mengatakan tahapan pilkada merupakan kegiatan yang mengundang interaksi banyak orang dan dilaksanakan di luar rumah.

Perlu Payung Hukum untuk Memastikan Langkah KPU

Pengisi kekosongan hukum penting untuk memberikan kepastian bagi pesta demokrasi yang sedianya berlangsung pada 23 September 2020.

KPU Apresiasi Kehati-hatian Pemerintah soal Perppu Pilkada

"Tidak keluarnya Perppu di bulan April menunjukkan kehati-hatian Pemerintah. Melakukan kajian mendalam dan matang termasuk soal prediksi pandemi covid-19 berakhir,"

​​​​​​​Bawaslu Meminta Daerah Tidak Terburu-Buru Aktifkan Panwas

"Sebaiknya tunggu intruksi dari Bawaslu RI yang akan disampaikan secara berjenjang.”

KPU Garansi Anggaran Pilkada Terjaga

Dana yang sudah masuk, terang dia, tidak perlu dikembalikan ke kas daerah meski pesta demokrasi diundur.

Waspadai Kampanye Dini Pilkada

PEMUNDURAN pelaksanaan pilkada ke 9 Desember 2020 sebagai dampak wabah covid-19 tidak terhindarkan.

Pilkada 2020 Sulit Terwujud

PEMERINTAH dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menunda pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 hingga 2021.

Kualitas Pilkada bakal Tergerus Korona

Persiapan tahapan menuju pemungutan suara pada 9 Desember yang waktunya berimpitan dengan masa tanggap darurat wabah virus korona, tentu akan berpengaruh pada proses dan hasil pilkada.

Pilkada di 270 Daerah Bisa Lanjut Jika Pandemi Berlalu

KPU menyediakan tiga opsi waktu pelaksanaan, yakni Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021.

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia