KPU RI Isyaratkan Undur lagi Pilkada

KEDISIPLINAN masyarakat yang rendah dalam melakukan jaga jarak bakal membuat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2020 sulit terlaksana. Bulan depan saat tahapan pilkada harus dimulai sangat mungkin masih berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga situasi sangat riskan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan KPU tengah memikirkan alternatif waktu agar pilkada tetap digelar tanpa menimbulkan problem baru di tengah pandemi.

“Agak riskan kalau kita menjalankan sejumlah tahapan di saat PSBB masih berlaku. Kalau PSBB masih berlangsung hingga Juni, kemungkinan Desember 2020 bakal ditunda,” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin.

Arief menyebutkan, saat ini KPU tengah merancang peraturan atau PKPU untuk menindaklanjuti Perppu No 2/2020 yang mengatur pengunduran pelaksanaan pilkada. “Kami sedang melakukan diskusi dengan berbagai kalangan untuk membuat PKPU ini,” ujarnya.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU harus berani meyakinkan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Desember jika kondisi tidak memungkinkan.

Potensi berkurangnya kualitas dan membahayakan masyarakat muncul jika pemungutan suara dipaksakan pada 9 Desember. “Saya berharap pemerintah dan DPR tidak memaksakan,” ujar dia.

Komisi II DPR RI mengatakan akan membahas dan merampungkan Perppu No 2/2020 pascareses pada Juni 2020. Selama masa reses, pendalaman akan dilakukan tiap anggota Komisi II. “Pembahasan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya setelah reses,” ujar Anggota Komisi II DPR Djarot Saiful Hidayat, kemarin.

Anggota Komisi II Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengakui perppu itu belum memasukkan norma keserentakan pemilu, termasuk pilkada, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami akan masukkan dalam RUU Pemilu yang juga sedang kami susun untuk dibahas,” imbuh Sodik. (Che/Pro/P-2)