Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU menyediakan tiga opsi waktu pelaksanaan, yakni Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021.
Meskipun tahapan Pilkada 2020 tertunda, panitia pesta demokrasi itu terus menjalankan aktivitas berupa pemutakhiran data pemilih.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan KPU belum bisa memastikan apakah anggaran Pilkada 2020 akan mengalami pembengkakan pascapenundaan atau malah berkurang.
KPU saat ini tengah mengkaji ulang sejumlah persyaratan Pilkada 2020. Pasalnya, setelah pemerintah dan DPR menyetujui hari pemungutan
Terkait posisi barunya itu, Raka Sandi mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali.
Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
Untuk menghindari kekosongan hukum yang berkelamaan, KPU akhirnya mengirim usulan materi Perppu Pilkada ke Istana Kepresidenan.
Waktu yang dinilai paling tepat ialah sebelum akhir April agar sekaligus memberikan kepastian pengalihan anggaran.
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada 2020.
Jika ingin menunda lagi, apalagi menunda seluruh tahapan pilkada, KPU membutuhkan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu perppu
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, hal itu berdasarkan berakhirnya masa tanggap darurat penanganan covid-19 pada 29 Mei mendatang.
Pengalihan anggaran pilkada untuk penanganan virus korona tentu memengaruhi anggaran daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, anggaran pilkada sebaiknya dari APBN.
KPU menyarankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembiyaan pilkada serentak pasca penundaan karena pandemi Covid-19 atau virus korona.
Penundaan pilkada akan memunculkan berbagai dampak bagi KPU, parpol, para kandidat, hingga masyarakat yang empunya hak pilih. Oleh karena itu, penundaan harus dikaji dan dicermati
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus kuat.
Keputusan menunda pilkada, kata Arief, akan berimplikasi pada banyak hal, antara lain sikronisasi data pemilih dan kepala daerah yang masa jabatannya akan habis pada 2020.
KPU sudah menunda empat tahapan pemilihan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar tes kesehatan setelah mendengar kabar dua pejabat Ombudsman RI dinyatakan positif Covid-19.
Melihat situasi saat ini, ujar Wapres, sangat besar potensi penundaan pilkada mengingat pandemi coronavirus disease (covid-19) sedang melanda Indonesia.
Perppu tidak diperlukan jika persiapan penundaan Pilkada sudah dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara yakni 29 September 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved