Mendagri tidak Hadir, Rapat Penundaan Pilkada 2020 Ditunda

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rapat yang dilakukan secara virtual tersebut sedianya akan membahas kelanjutan rencana penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

"Rapat ini akan menjadi sia-sia tanpa dihadiri Mendagri. Saran saya sebaiknya rapat ini kita tunda sambil menunggu waktu dari Mendagri dan Komisi 2," ujar anggota Komisi II Junimart Girsang dalam rapat, Rabu (8/4).

Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada 2020.

"Saya sangat sayangkan Mendagri tak hadir sehingga tak bisa beri update prediksi kapan tahapan pilkada bisa dimulai," ujar Mardani.

Mardani mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan update dari Kemendagri terkait kondisi terkini di tengah wabah korona (covid-19). Khususnya kesiapan dan kondisi daerah untuk memulai tahapan pilkada.

"KPU tentu sangat berharap ada kepastian politik sehingga KPU bisa buat proyeksi simulasi," ujar Mardani.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, harus segera ada payung hukum terkait penundaan tahapan Pilkada 2020. Dialog antara KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri, dan DPR harus dilakukan dengan lengkap dihadiri oleh semua lembaga tersebut.

"Ini karen harus ada payung hukum pemerintah harus segera susun draf Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk modal tahapan-tahapan yang akan disepakati dan dirancang oleh KPU," tutur Doli. (X-15)

Ketua KPU Arif Budiman (tengahi), Ketua Bawaslu Abhan (kanan), dan anggota Komisi II DPR, Rabu (8/4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian