Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI, Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang. Isu ini mencuat seiring meningkatnya keresahan sebagian masyarakat terhadap perilaku sejumlah oknum pendatang yang datang ke Bali untuk bekerja.
Sejumlah oknum tersebut disebut-sebut kerap melakukan tindak kriminal, membuat keonaran, bahkan mengusik kenyamanan warga lokal. Kondisi ini memicu munculnya sejumlah istilah bernada stereotip berdasarkan ciri fisik maupun asal wilayah, seperti “nas berit” dan “dauh tukad”.
Tidak hanya itu, di beberapa wilayah, banjar atau desa adat dikabarkan secara tidak resmi mengambil langkah tegas dengan melarang pemilik kos, kontrakan, maupun pengusaha untuk menerima kelompok tertentu. Langkah ini dipicu oleh anggapan bahwa sejumlah oknum telah berbuat keonaran di wilayah adat.
Bagi masyarakat adat Bali, menjaga kesucian wilayah merupakan hal yang sangat penting. Setiap tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban atau mencemari wilayah adat dinilai sebagai bentuk “mengotori wilayah adat”. Untuk memulihkannya, sering kali diperlukan upacara adat yang memakan waktu serta biaya tidak sedikit.
Nyoman Parta menilai penggunaan istilah seperti “dauh tukad” hingga “nas berit” berpotensi memperkuat xenofobia di Bali. Ia mengakui keresahan masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh oknum pendatang. Namun, menurutnya, generalisasi dan pelabelan bernuansa rasis bukanlah solusi.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut dapat memicu perpecahan antarwarga negara. Parta juga mendorong para tokoh masyarakat pendatang untuk turut bertanggung jawab dalam membina warganya yang datang mengadu nasib ke Bali.
"Siapapun boleh ke Bali, namun harus ikut menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya dan keluhuran Bali,” kata Nyoman Parta dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/2).
“Saya mengajak masyarakat agar tidak menggunakan istilah rasis, itu tidak produktif," lanjutnya. (P-4)
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved