Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI, Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang. Isu ini mencuat seiring meningkatnya keresahan sebagian masyarakat terhadap perilaku sejumlah oknum pendatang yang datang ke Bali untuk bekerja.
Sejumlah oknum tersebut disebut-sebut kerap melakukan tindak kriminal, membuat keonaran, bahkan mengusik kenyamanan warga lokal. Kondisi ini memicu munculnya sejumlah istilah bernada stereotip berdasarkan ciri fisik maupun asal wilayah, seperti “nas berit” dan “dauh tukad”.
Tidak hanya itu, di beberapa wilayah, banjar atau desa adat dikabarkan secara tidak resmi mengambil langkah tegas dengan melarang pemilik kos, kontrakan, maupun pengusaha untuk menerima kelompok tertentu. Langkah ini dipicu oleh anggapan bahwa sejumlah oknum telah berbuat keonaran di wilayah adat.
Bagi masyarakat adat Bali, menjaga kesucian wilayah merupakan hal yang sangat penting. Setiap tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban atau mencemari wilayah adat dinilai sebagai bentuk “mengotori wilayah adat”. Untuk memulihkannya, sering kali diperlukan upacara adat yang memakan waktu serta biaya tidak sedikit.
Nyoman Parta menilai penggunaan istilah seperti “dauh tukad” hingga “nas berit” berpotensi memperkuat xenofobia di Bali. Ia mengakui keresahan masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh oknum pendatang. Namun, menurutnya, generalisasi dan pelabelan bernuansa rasis bukanlah solusi.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut dapat memicu perpecahan antarwarga negara. Parta juga mendorong para tokoh masyarakat pendatang untuk turut bertanggung jawab dalam membina warganya yang datang mengadu nasib ke Bali.
"Siapapun boleh ke Bali, namun harus ikut menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya dan keluhuran Bali,” kata Nyoman Parta dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/2).
“Saya mengajak masyarakat agar tidak menggunakan istilah rasis, itu tidak produktif," lanjutnya. (P-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved