Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyalurkan bantuan kemanusiaan Tahap II kepada Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara. Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Aswin Diapari Lubis, menyatakan bahwa penyaluran bantuan adalah wujud empati dan tanggung jawab sosial lembaga negara.
“Kehadiran Bawaslu dalam penyaluran bantuan kemanusiaan merupakan wujud empati dan tanggung jawab sosial lembaga negara terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah,” kata Aswin, Selasa (16/12). Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah agar penanganan bencana efektif.
Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menjelaskan Bantuan Tahap II merupakan dukungan langsung dari Bawaslu RI yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Bawaslu Sumut memberikan 79 box logistik, 260 potong sandang (selimut, sarung, dan pakaian), 10 lusin pakaian dalam dan 2 kodi pakaian, serta 100 karung beras (kemasan 5 kg).
Sebelum bantuan Tahap II ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut telah menyalurkan Bantuan Tahap I melalui gerakan solidaritas internal bertajuk “Bawaslu Bergerak” pada awal Desember 2025. Bantuan Tahap I mencakup ribuan unit logistik pangan, kebutuhan bayi, perlengkapan kesehatan, dan kebersihan yang dibelanjakan dari partisipasi jajaran Bawaslu se-Sumut.
Diharapkan bantuan dari Bawaslu, baik Tahap I maupun Tahap II, dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan darurat dan proses pemulihan pascabencana. (AP/P-5)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved