Sumut Masuk Peringkat Kelima Indeks Kerawanan Pemilu Secara Nasional

SUMATRA Utara (Sumut) masuk dalam kategori indeks kerawanan pemilu (IKP) sedang dan berada di peringkat kelima secara nasional. Demikian disampaikan Staff Bawaslu RI Nur Fauzi Abdilah beberapa hari yang lalu saat digelar konsolidasi media di Hotel Grand Antares Medan Sumatra Utara. 

IKP Sumut kata dia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga praktik politik uang. 

Menanggapi laporan tersebut, Komisioner koordinator divisi Humas Datin, Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan di lapangan. 

Baca juga : Diduga Langgar Kode Etik, DKPP Periksa Bawaslu Binjai dan Dairi

"Kami sadar tantangan di Sumut cukup besar, tetapi kami berkomitmen untuk memitigasi kerawanan ini dengan memperkuat sinergi dengan pihak keamanan, media, dan masyarakat sipil," kata Saut dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2024). 

Menurut Saut, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti penguatan kapasitas panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta penyebaran posko pengaduan pelanggaran di seluruh kabupaten/kota di Sumut.  Ia juga membeberkan telah mengadakan FGD dan RDK sehingga sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan pemilu seperti mahasiswa, wartawan dan media massa.

“Kami juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran. Pengawasan partisipatif adalah kunci keberhasilan kita bersama,” ujarnya.  

Selain itu, Saut juga menyoroti pentingnya edukasi kepada para pemilih untuk mengurangi potensi terjadinya praktik politik uang dan kampanye hitam. Melalui berbagai program sosialisasi, pihaknya berharap kesadaran pemilih akan semakin meningkat sehingga kualitas demokrasi di Sumut dapat terjaga.  

"Dengan adanya laporan IKP ini, Bawaslu RI berharap setiap daerah, termasuk Sumut, dapat mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan risiko dan memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, jujur, dan adil," tandasnya. (H-2)