Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menyusun indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut anggota sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyebut pihaknya segera merilis indeks tersebut.
"Sekarang lagi dilakukan input data. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita publish," ujar Herwyn, Senin (15/7).
Menurut Herwyn, pemetaan kerawanan itu nantinya bakal dijadikan jajaran pengawas untuk menentukan strategi selama mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang bakal digelar November mendatang. Pasalnya, setiap daerah memiliki model kerawanannya masing-masing.
Baca juga : Bawaslu Ajak Masyarakat Aktif Awasi Tahapan Pilkada 2024
"Mudah-mudahan akan dikeluarkan mana yang titik rawan Bawaslu yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan jajaran Bawaslu daerah," terangnya.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, pembuatan peta kerawanan Pilkada 2024 di daerah juga berfungsi sebagai pedoman pengawasan terhadap seluruh tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Peta itu berfungsi sebagai panduan menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya ke mana," ujarnya.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun bisa dijadikan sebagai rujukan jajaran di daerah menyusun peta kerawanan Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya, Bawaslu sudah pernah meluncurkan IKP pada Desember 2022 yang mencakup kerawanan Pemilu maupun Pilkada 2024.
"Konsekuensinya maka begitu memasuki Pemilihan 2024, Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP. IKP bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke provinsi, kabupaten/kota supaya menjadi bahan jadi," lanjutnya. (Tri/Z-7)
IKP Sumut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga praktik politik uang.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Babel dalam kategori rawan sedang.
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
Tingginya skor IKP di Kabupaten Majalengka, idealnya diimbangi oleh anggaran yang memadai
Ada persoalan lokal di Papua seperti pemilu dengan menggunakan sistem noken yang dibutuhkan pengawasan optimal.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved