Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menyusun indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut anggota sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyebut pihaknya segera merilis indeks tersebut.
"Sekarang lagi dilakukan input data. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita publish," ujar Herwyn, Senin (15/7).
Menurut Herwyn, pemetaan kerawanan itu nantinya bakal dijadikan jajaran pengawas untuk menentukan strategi selama mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang bakal digelar November mendatang. Pasalnya, setiap daerah memiliki model kerawanannya masing-masing.
Baca juga : Bawaslu Ajak Masyarakat Aktif Awasi Tahapan Pilkada 2024
"Mudah-mudahan akan dikeluarkan mana yang titik rawan Bawaslu yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan jajaran Bawaslu daerah," terangnya.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, pembuatan peta kerawanan Pilkada 2024 di daerah juga berfungsi sebagai pedoman pengawasan terhadap seluruh tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Peta itu berfungsi sebagai panduan menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya ke mana," ujarnya.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun bisa dijadikan sebagai rujukan jajaran di daerah menyusun peta kerawanan Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya, Bawaslu sudah pernah meluncurkan IKP pada Desember 2022 yang mencakup kerawanan Pemilu maupun Pilkada 2024.
"Konsekuensinya maka begitu memasuki Pemilihan 2024, Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP. IKP bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke provinsi, kabupaten/kota supaya menjadi bahan jadi," lanjutnya. (Tri/Z-7)
IKP Sumut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga praktik politik uang.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Babel dalam kategori rawan sedang.
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
Tingginya skor IKP di Kabupaten Majalengka, idealnya diimbangi oleh anggaran yang memadai
Ada persoalan lokal di Papua seperti pemilu dengan menggunakan sistem noken yang dibutuhkan pengawasan optimal.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved