Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menyusun indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut anggota sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyebut pihaknya segera merilis indeks tersebut.
"Sekarang lagi dilakukan input data. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita publish," ujar Herwyn, Senin (15/7).
Menurut Herwyn, pemetaan kerawanan itu nantinya bakal dijadikan jajaran pengawas untuk menentukan strategi selama mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang bakal digelar November mendatang. Pasalnya, setiap daerah memiliki model kerawanannya masing-masing.
Baca juga : Bawaslu Ajak Masyarakat Aktif Awasi Tahapan Pilkada 2024
"Mudah-mudahan akan dikeluarkan mana yang titik rawan Bawaslu yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan jajaran Bawaslu daerah," terangnya.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, pembuatan peta kerawanan Pilkada 2024 di daerah juga berfungsi sebagai pedoman pengawasan terhadap seluruh tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Peta itu berfungsi sebagai panduan menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya ke mana," ujarnya.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun bisa dijadikan sebagai rujukan jajaran di daerah menyusun peta kerawanan Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya, Bawaslu sudah pernah meluncurkan IKP pada Desember 2022 yang mencakup kerawanan Pemilu maupun Pilkada 2024.
"Konsekuensinya maka begitu memasuki Pemilihan 2024, Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP. IKP bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke provinsi, kabupaten/kota supaya menjadi bahan jadi," lanjutnya. (Tri/Z-7)
Tingginya skor IKP di Kabupaten Majalengka, idealnya diimbangi oleh anggaran yang memadai
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
IKP Sumut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti potensi pelanggaran administratif, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga praktik politik uang.
INDEKS Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Cianjur masuk 10 besar Jawa Barat (Jabar). Data tersebut berdasarkan IKP yang diluncurkan Bawaslu RI beberapa waktu lalu.
Polres Cianjur melakukan antisipasi pencegahan hal-hal yang bisa memicu kerawanan pemilu 2024
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Partai Golkar Alihkan Dukungan ke Airin-Ade
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved