KPU Tunda Proses Administrasi Pilkada, Wapres Sudah Betul

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menilai penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 bisa diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Kalau perubahan undang-undang tidak dimungkinkan bisa dilakukan melalui perppu," ujar Wapres dalam video conference kepada media di Jakarta, Kamis (26/3).

Sejauh ini, lanjut Wapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda beberapa tahapan pilkada di antaranya proses administrasi. Wapres berpendapat keputusan KPU menunda tahapan pilkada sudah benar.

"Saya kira sudah betul KPU menunda proses admininistrasi. Pada saatnya kita akan tentukan apakah pilkada ini akan ditunda," ucapnya.

Melihat situasi saat ini, ujar Wapres, sangat besar potensi penundaan pilkada mengingat pandemi coronavirus disease (covid-19) sedang melanda Indonesia. Hal itu akan berdampak pada wilayah-wilayah yang menggelar pilkada.

Seperti yang telah diberitakan, KPU memutuskan menunda tiga tahapan pilkada yaitu pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Hal itu diatur dalam Surat KPU Nomor 8/2020 terkait kebijakan menyikapi persebaran wabah korona (covid-19) tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam rangka pencegahan covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian