Minggu 29 Maret 2020, 19:04 WIB

KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 Sigit Pamungkas yang kini menjadi Tenaga Ahli Utama KSP.

 

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas menuturkan pemerintah sangat menaruh perhatian pada merebaknya pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) termasuk dampaknya terhadap pelaksaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. 

Mengenai usulan dari banyak pihak agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Sigit menyampaikan, pemerintah akan menghormati dan mempelajarinya. Meski demikian, nantinya akan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melihat perkembangan situasi untuk pelaksanaan pilkada.

Baca juga: Pemerintah Kembali Ingatkan Pentingnya Isolasi Diri

“Ini kita serahkan sepenuhnya pada KPU melihat perkembangan bencana ini. Apakah ada sisa waktu yang tersedia setelah berakhirnya bencana dengan tahapan yang akan dilakukan. Kalau tidak mencukupi harus lahir perppu. Kalau sisa waktu yang tersedia memungkinkan dilaksanakan tahapan, maka KPU punya opsi lain,” ucapnya dalam diskusi melalui video konferensi terkait pembentukan Perppu penundaan pilkada yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, pada Minggu (29/3)

Sigit menyampaikan, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus kuat. Pasalnya, dimundurkannya pilkada akan berdampak pada banyak pihak dan melibatkan banyak kepentingan antara lain partai politik, publik yang mempunyai hak suara, pihak yang berkontestasi misalnya kepala daerah petahana (incumben) yang peluang menang bisa berkurang dengan keluarnya Perppu.

“Ketika dikeluarkan perppu legitimasinya harus kuat. Penyelenggara pemilu perlu dalam situasi bencana mendesain birokrasi penyelenggaraan pemilu. Pemerintah terbuka terbitnya Perppu dan akan berkomuikasi aktif dengan penyelenggara pemilu,” ucapnya. (OL-6)

Baca Juga

Dok.MI

Jerat Tersangka Hukuman Maksimal

👤(Dhk/Tri/X-10) 🕔Minggu 06 Desember 2020, 05:05 WIB
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk menjerat tersangka dugaan korupsi terkait bantuan sosial covid-19 yang menyeret...
 ANTARA FOTO/Moch Asim/pras.

Pilkada Harus Jamin Prokes

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 06 Desember 2020, 05:00 WIB
PEMERINTAH mengingatkan semua pasangan calon (paslon) tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan pada hari terakhir masa kampanye Pilkada...
Antara

Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 06 Desember 2020, 04:11 WIB
Juliari langsung masuk ke ruang pemeriksaan yang berada di lantai dua Gedung Merah Putih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya