Pasca Penundaan, KPU Sarankan Pembiayaan Pilkada dengan APBN

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyarankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembiyaan pilkada serentak pasca penundaan karena pandemi Covid-19 atau virus korona.

Komisioner KPU Viryan Azis menuturkan, penggunaan APBN sebagai alokasi anggara pilkada 2021 bertujuan untuk membuat proses pembiayaan pilkada menjadi lebih efisien.

"Patut juga ditimbang bila pilkada ditunda ke tahun 202i alokasi anggaran dapat menggunakan APBN agar lebih efisien prosesnya," ujar Viryan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/4).

Sebelumnya, KPU bersama Mendagri dan Komisi II DPR telah sepakat bahwa daerah yang tidak jadi melaksankan pilkada 2020 dapat merealokasikan anggaran pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka masing-masing untuk penanganan Covid-19.

"Saya mengapresiasi usul Mendagri merealokasi dana pilkada utk penanganan Covid-19," tuturnya.

Viryan menjelaskan, payung hukum terkait penggunaan APBN sebagai sumber anggaran pilkada dapat sekalian diatuur lewat Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pilkada.

"Bisa ditimbang sekalian masuk Perppu, Pasal 166 ayat 1 dan 3 diubah menjadi APBN," ujarnya.

Pada tempat terpisah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mendorong pemerintah segera menyusun Perppu penundaan pilkada. Senada dengan Viryan, Perludem menilai Perppu juga dapat mengatur tentang perbaikan sistem penganggaran Pilkada dari yang semula bersumber pada APBD, diubah menjadi APBN.

"Mendorong Perppu untuk mengatur perbaikan sistem penganggaran pelaksanaan Pilkada pasca penundaan, agar tidak lagi bersumber dari APBD tetapi langsung dianggarakan melalui APBN," Kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil.

Menurut Fadli, dana Pilkada pasca penundaan yang dianggarkan dari APBN akan membuat proses pengajuan, persetujuan, pencairan, serta pertanggungjawaban anggaran dapat lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, mekanisme ini juga dapat menghindarkan terjadinya politisasi dalam proses penganggaran.

"Serta lebih menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua daerah, terlepas apapun kondisi kemampaun keuangannya," ujar dia.

Tidak hanya itu, selain sumber anggaran, Fadli mengatakan, nantinya Perppu harus memuat materi yang menjawab segala implikasi teknis yang ditimbulkan akibat keputusan penundaan pilkada.

"Implikasi teknis itu misalnya, dampak anggaran, status keberlanjutan tahapan Pilkada, hingga status keberlanjutan penyelenggara ad hoc yang sudah direkrut dan terhenti masa tugasnya," papar Fadli. (OL-2)