KPU Ingin Mutakhirkan Data Pemilih di Tengah Pandemi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI masih bekerja dalam situasi pandemi virus korona atau covid-19. Meskipun tahapan Pilkada 2020 tertunda, panitia pesta demokrasi itu terus menjalankan aktivitas berupa pemutakhiran data pemilih.

"Berbagai daerah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi yang tidak pilkada. Sampai hari ini sudah 12 provinsi melakukan rekap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDB)," kata Kmisioner KPU Viryan Aziz kepada Media Indonesia, Jumat (17/4).

Baca juga: KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia

Ia mengatakan pemutakhitan itu terus berjalan guna meningkatkan akurasi data pemilih. Prosesnya berbeda-beda karena menyesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan penanggulangan virus korona.

Aktivitas lain, lanjut dia, KPU secara pro aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan covid-19 dengan membuat dan menyebarkan bahan kampanye meme, video ke seluruh indonesia. Semua media sosial KPU melakukan kampanye dengan tagar KPU lawan covid-19.

"Kemudian aksi nyata dengan menyebarkan masker, bantuan ke prasarana kesehatan dan lainnya," ujarnya.

Ia meyakini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk landasan penundaan Pilkada 2020 segera keluar. "Secara pokok ada dua hal yang ada di Perppu ini. Pertama mengenai waktu pemungutan suara serta kewenangan seputar pilkada lanjutan, serta penyesuaian aturan teknis penyelenggaraan yang meninimalisir potensi terpapar covid-199, yaitu physical distancing dan Beban kerja jajaran penyelenggara di bawah," pungkasnya.

Untuk diketahui, pilkada serentak 2020 telah ditunda menjadi 9 Desember dari seharusnya 9 September. Pesta rakyat ini dijadwalkan akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pada bagian lain, pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto memprediksi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono berniat menduetkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono dengan Siti Nur Azizah Ma'ruf pada Pilpres 2024 mendatang. Indikasi itu muncul setelah Siti yang juga putri Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'aruf Amin bergabung dengan partai Demokrat dan menjadi pengurus partai tersebut untuk periode kepengurusan 2020-2025.

"Bisa jadi (paket MA-AHY), tapi menurut saya SBY tujuannya jauh lebih praktis. Selama Demokrat berada di luar koalisi pemerintah, Demokrat mengalami penurunan dukungan dan perolehan suara yang drastis," papar Ali.

"Dengan mengambil putri Ma'ruf Amin, Demokrat memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan kembali posisinya terhadap pemerintah dan menurut dugaan saya akan bergabung dengan koalisi pemerintah," urainya.

Hal ini dibutuhkan Partai Demokrat untuk kembali menguatkan barisan partainya. Di sisi lain pemerintah juga butuh dukungan yang kuat untuk mengambil berbagai keputusan di masa yang sulit ini.

Skenario memunculkan AHY di 2024 sudah lama terbaca. Setelah tak mendapat jatahdi periode ini, Demokrat tentu ingin masuk lagi dalam lingkar kekuasaan. Peluang kerjasama atau koalisi Partai Demokrat dengan koalisi pendukung pemerintah kini makin terbuka.

Partai Demokrat selama ini tidak pernah terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. Namun dengan bergabungnya putri Ma'ruf Amin sebagai Wasekjen tentu akan membuka komunikasi politik bagi koalisi partai pemerintah dengan Partai Demokrat. (Cah/Ant/A-1)