Jumat 29 November 2019, 20:44 WIB

KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia

MI/Insi Nantika Jelita
Ketua KPU Arief Budiman di KPU Jawa Tengah

 

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, pelaksanaan pemilihan umum presiden (Pilpres) secara langsung merupakan barometer pelaksanaan demokrasi suatu negara.

Karena praktek itulah, Indonesia menjadi negara dengan indeks demokrasi yang baik bila dilihat dari kualitas penyelenggaraan Pilpres secara langsung sejak 2004.

"Kita ini sudah membangun tumbuhnya demokrasi dengan luarbiasa, dengan energi, tenaga, waktu yang kita keluarkan lama. Saya sampaikan, sampai dengan titik saat ini saat kecendrungan praktek demokrasi di banyak negara cendrung menurun," kata Arief usai Rapat Koordinasi KPU Jawa Tengah di Java Heritage Hotel, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (29/11).

"Indonesia malah tidak menurun. Indonesia malah menunjukan hasil yang progresif, hasil yang positif gitu loh. Itu kan sebenarnya kita berhasil menyelenggarakan (pemilu)," imbuhnya.

Baca juga : KPU Klaim e-rekap Hemat Anggaran dan Ramah Lingkungan

Terkait adanya wacana mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR, Arief menegaskan, tak mau ikut berpolemik terhadap wacana tersebut. Ia mengaku, jajajrannya tetap mempersiapkan diri untuk menggelar pemilu sesuai dengan yang itugaskan oleh undang-undang.

"KPU sampai hari ini siap menyelenggarakan pemilu secara langsung. KPU enggak berandai-andai. Intinya KPU siap menyelenggarakan pemilu secara langsung," tegasnya.

KPU, kata Arief, tidak menentukan apakah sistem pemilu atau pilpres nantinya apakah dilakukan secara langsung atau tidak. Ia menyerahkan sepenuhnya putusan itu kepada pemerintah dan DPR.

Diketahui, PBNU merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Rabu (27/11) lalu. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More