Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memberikan catatan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang mulai dilakukan pada Juni 2020.
Dia mengatakan KPU harus memperhatikan kondisi penyebaran virus korona baru (covid-19) yang saat ini masih berstatus pandemi dunia.
“Ini adalah situasi dunia, kita juga harus melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan (pilkada), rasanya lucu karena ini adalah kondisi pandemi yang mewabah di seluruh dunia,” kata Terawan dalam diskusi secara daring, kemarin.
Untuk itu, Menkes memberi masukan. Menurutnya, lebih baik semua kegiatan dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencabut status pandemi covid-19.
“Sekadar masukan, setelah pandemi dunia ini dicabut WHO menjadi tidak pandemi lagi, mungkin bisa melakukan penahapan. Itu karena mungkin akan jadi endemi atau menjadi wabah yang sifatnya nasional sehingga kita bisa memprediksi tingkat kesehatan,” jelasnya.
Menkes melanjutkan, kalau masih menjadi pandemi dunia, kita harus betul-betul mengikuti keadaan dunia dan negara- negara lain. “Saya hanya mengingatkan sekali lagi, ini adalah kondisi wabah pandemi di seluruh dunia,” tukasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan, terkait dengan penundaan Pilkada serentak 2020, pemerintah harus betul-betul memiliki data mengenai penyebaran covid-19 di tiap-tiap daerah di Tanah Air.
“Saya diskusi dengan sejumlah teman-teman DPR, saya punya pemikiran, kita menunda pilkada serentak karena covid- 19. Untuk melanjutkannya pun harus karena covid-19. Dalam arti kata harus tahu betul sejauh mana penanganan covid- 19 saat ini,” ucap Zulfikar.
Namun, menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, harus ditentukan waktu penyelenggaraan pilkada, khususnya pencoblosan pada Desember 2020 seperti telah dinyatakan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020. (Rif/N-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved