Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurut Mahfud, lembaga antirasuah itu tidak perlu mengeluarkan pernyataan terhadap penilaian baik atau buruk.
PDIP memastikan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang harus dilewati Gubernur Sulawesi Selatan.
Pada awal Februari 2021, Nurdin diduga menerima uang Rp2,2 miliar melalui ajudannya. Di pertengahan bulan ini, ia menerima uang senilai Rp1 miliar.
Ia diduga menerima suap untuk pengadaan barang dan jasa terkait perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2021.
Agung diduga menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar kepada Nurdin melalui Edy.
DPR meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 terhadap tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diinformasikan tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu (27/2) sekitar pukul 01.00 Wita di Rumah Jabatannya, .
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang menyampaikan hal yang sama bahwa dirinya sangat kaget dan tidak menyangka atas informasi penangkapan Gubernur Sulsel.
Pengawalan KPK terhadap Johan hanya sebatas dari rutan sampai pintu gerbang Griya Agung.
Ia menegaskan, KPK sebagai penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum. Bukan atas dasar asumsi dan persepsi terlenih desakan pihak lain.
Menurut dia, KPK juga berharap kepala daerah selalu memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahannya.
PELANTIKAN Bupati dan Wabup OKU dihadiri oleh Johan Anuar, wabub OKU terpilih yang ditahan KPK yang tersangkut kasus korupsi pengadaan lahan pemakaman.
Nurhadi sejak namanya dimasukan dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) pada 11 Februari 2020, bersembunyi di kediamannya di Kediri, Jawa Timur.
Sebaiknya pemerintah, Kemenkes, dan KPK meninjau ulang dan membatalkan rencana itu. Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap I.
Atas kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukannya, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564.
Pernyataan ini menyoroti tahanan KPK yang sudah mendapatkan vaksin covid-19. Padahal, nasib vaksinasi ribuan tahanan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan belum jelas.
KPK memanggil sejumlah saksi untuk menyelusuri penunjukan vendor terkait kasus dugaan suao pengadaan bansos covid-19.
KPK memanggil karyawan swasta Ikhwan Amiruddin Kamis (25/2/2021) terkait aliran uang suap di beberapa perusahaan.
KPK memanggil Kepala Bidang Cipta Karya Pemerintahan Kota Cimahi, Deni. Dia dipanggil untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020.
Dia menegaskan KPK juga berkewajiban menjaga keselamatan jiwa setiap orang di lingkungan komisi antirasuah termasuk tahanan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved