Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIDANGAN kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) mencapai puncaknya. Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa MA Joko Soegiarto Tjandra akan divonis hari ini, Senin (5/4).
"Iya, benar (hari ini vonis Joko Tjandra)," kata kuasa hukum Joko Tjandra, Soesilo Aribowo, Senin (5/4).
Soesilo mengatakan persidangan itu akan berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Rencananya, vonis akan dibacakan hakim pada pukul 10.30 WIB.
Baca juga: SP3 BLBI Disorot, KPK Sebut Sudah Berupaya Tuntaskan Kasus
Soesilo berharap hakim bijak memberikan vonis untuk kliennya. Seluruh fakta yang tertuang dalam persidangan sebelumnya diharap dipertimbangkan hakim.
Sebelumnya, jaksa menuntut Joko Tjandra dengan hukuman empat tahun penjara. Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman dengan Rp100 juta subsider enam bulan kurungan atas tindakannya.
Kubu Joko Tjandra ogah disalahkan dalam kasus dugaan pengurusan fatwa ini. Joko Tjandra malah menuding dirinya korban penipuan yang dilakukan mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Jaksa menilai pembelaan Joko Tjandra tidak masuk akal. Jaksa menyebut Joko Tjandra mempunyai niat dalam permintaan pengurusan fatwa MA dan penghapusan red notice namanya.
Jaksa juga menyebut ada proposal yang dibuat para terdakwa dalam kasus ini bagian dari niat pemufakatan jahat. Dalam proposal itu juga diketahui adanya rencana aksi untuk menghapus nama Joko Tjandra dari red notice dan pengurusan fatwa MA dengan biaya US$1 juta. (OL-1)
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved