Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERIMA manfaat bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 bersaksi dalam kasus sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bansos di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/4). Santunan berupa barang lebih dipilih ketimbang uang.
"Bagi saya, yang menerima bansos, sangat berterima kasih atas bantuan itu," kata saksi Rumiah saat persidangan untuk terdakwa Harry Van Sidabukke di PN Tipikor Jakarta, Senin (5/4) petang.
Warga Kelurahan Duku Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara itu mengungkapkan, lebih memilih penerimaan bansos dalam bentuk paket sembako, dibandingkan dalam bentuk tunai.
Baca juga: Saksi Ungkap Matheus Sangat Tunduk Kepada Pengusaha
"Jadi bagi saya, mendingan bansos (paket sembako) karena semuanya ada, entah mie, entah beras. Itu sangat membantu," ujar Rumiah.
Pernyataan senada juga disampaikan saksi lainnya yakni Lusia Rahmawati. Warga Keluruhan Duku Selatan, Koja, Jakarta Utara ini juga menyebut bansos berupa paket sembako sangat bermanfaat bagi warga terdampak covid-19.
"Lebih bermanfaat sembako. Pak. Karena saya kan menerima juga ya bantuan yang dari Kemensos dan dari pos itu, kadang kalau saya habis terima yang bantuannya uang, besok langsung dihabiskan beli anak jajan, beli kuota gitu. Jadi kalau yang berupa sembako kan ya bisa memasak beras, memasak ala kadarnya beras gitu," tandas Lusia.
Sementara itu, saksi lainnya, Direktur PT Hamonangan Sude Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.
Rajif mengatakan, anak buahnya sempat mengeluh kesulitan mendapat tanda tangan dari Matheus Joko Santoso (MJS) yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun, tanda tangan itu akan dengan mudahnya didapat saat terdakwa Harry Van Sidabukke yang memintanya.
"Pernah tidak stafnya saksi bernama Siska mengeluh tidak pernah mendapat tanda tangan Pak Joko, kecuali Harry yang meminta?" tanya terdakwa Harry Van Sidabukke.
Dia mengakui, tanda tangan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) itu sulit didapatkan. Tetapi jika Harry yang meminta tanda tangan ke Matheus Joko Santoso tidak sulit.
"Pernah, saya lupa pastinya. Kayaknya lebih dari satu kali," ucap Rajif.
Lalu dia kembali menegaskan, tanda tangan surat pengadaan bansos di Kemensos sangat mudah didapatkan, jika Harry yang memintanya langsung ke Matheus Joko Santoso.
"Jadi betul harus saya ya yang mintakan?," telisik Harry.
Rafit pun membenarkan pertanyaan yang diajukan Harry kepadanya. "Iya betul," pungkasnya.
Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar.
Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia paket bansos di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020. (OL-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved