Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BPDLH diharapkan dapat memainkan peranan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup.
Dari sembilan kasus ganti rugi kerusakan lingkungan yang dimenangkan Kementerian LHK, baru satu kasus yang berhasil dieksekusi senilai Rp78 miliar.
Sesuai dengan tujuannya, BPDLH bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dalam dan luar negeri maupun dari APBN ataupun non APBN.
Kelembagaan BPDLH atau LH-Fund akan melengkapi upaya Indonesia dalam kerja nyata pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim.
Kehadiran LH Fund akan elengkapi upaya dan langkah dari kebijakan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa perlindungan dan pembangunan lingkungan itu sangat penting.
Vivien mengatakan, perlunya komitmen yang kuat baik dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan komunitas.
Pemegang izin usaha pengelolaan hutan tanaman industri dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang terlibat karhutla akan dievaluasi.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyampaikan, jumlah perusahaan tersebut akan terus bertambah.
Jumlah lahan milik korporasi yang disegel penyidik Kementerian LHK terus bertambah. Pada Jumat (4/10) baru mencapai 64, dan kemarin sudah 70 lahan.
Dari 64 lahan yang disegel, ada 20 perusahaan di antaranya milik luar negeri dan selebihnya perusahaan dalam negeri, milik luar negeri yakni Singapura, Hong Kong dan Malaysia
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan sudah tidak ada lagi asap lintas batas yang menyeberang ke negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan
Sebanyak 24 kontainer limbah tersebut sudah berada di area PT Advance Recycle Technology (ART) di Cikupa, Tangerang, Banten, dan 63 kontainer lainnya masih ada di Pelabuhan Tanjung Priok.
Program ini juga secara keseluruhan memberikan kesempatan bagi warga desa yang mayoritas tidak mengenyam pendidikan tinggi untuk meningkatkan penghasilan mereka.
Menteri LHK menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia yang telah terlibat dalam menghadapi perubahan iklim dengan konsep dasar Penguatan Ketahanan Nasional.
Pemerintah menerapkan aturan hukum pidana yang berlaku di Tanah Air yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjerat 20 perusahaan pemodal asing.
Ganti rugi perusahaan pelaku karhutla yang sudah direalisasikan oleh pengadilan masih jauh dari putusan hukum yang sudah inkrah. KLHK desak eksekusi dipercepat.
Pada per Januari 2020, penduduk yang berada di kawasan wisata tingkat dunia tidak direlokasi tetapi akan dilakukan penataan secara bersama.
KASUS kebakaran hutan dan lahan pa da 2019 menyentak pub lik.
Menteri LHK Siti Nurbaya, mengungkapkan hal itu saat menanggapi tuntutan masyarakat agar pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) diberi sanksi hukum yang tegas.
KLHK sedang melakukan langkah hukum pada PT KU yakni hukum pidana dan perdata
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved