PN Didesak Eksekusi Denda 9 Perusahaan

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berkoordinasi secara intensif bersama pengadilan­ negeri untuk mempercepat eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan perhutanan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, dari total denda Rp3,15 triliun tersebut baru Rp78 miliar disetor­ ke rekening negara.

“Ada sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus karhutla melalui KLHK telah divonis inkrah berdasarkan putusan pengadilan dengan nilai gugatannya Rp3,15 triliun,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani di Gedung KLHK Jakarta, kemarin.   

Menurut dia, uang tersebut masuk ke rekening negara karena termasuk penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya, pemerintah masih dalam proses upaya penegakan hukum.

Sebagai contoh eksekusi di PN Nagan Raya Aceh dengan nilai Rp360 miliar terhadap kasus karhutla di wilayah PT Kallista Alam. Koordinasi terus dilakukan, dan saat ini dalam tahap penilaian aset PT Kallista Alam yang akan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Pemerintah juga mengirim tujuh surat ke sejumlah PN agar segera memanggil pihak-pihak terkait. Penegakan hukum pidana juga diintensifkan serta sanksi administrasi dipertegas bagi perusahaan yang terbukti bersalah pada kasus karhutla. “Upaya itu tidak hanya dilakukan untuk kasus 2019, tetapi juga kasus 2015. Pemerintah terus mengejar penjahat karhutla dengan menggunakan instrumen yang ada.”

Rasio mengakui proses penanganan karhutla hingga berkekuatan hukum tetap baru terlaksana beberapa tahun terakhir sehingga PN belum memiliki pengalaman untuk mengeksekusi. “Namun, kami terus berkoordinasi dengan PN Palembang, PN Pekanbaru, PN Jambi, PN Nagan Raya, dan PN Jakarta Selatan untuk mempercepat proses hukum,” tegas dia.

Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan KLHK berupa pemberian sanksi administratif sebanyak 212. Kemudian, 17 gugatan hukum hingga pemidanaan. Terkait dengan pemberian sanksi administrasi, sebanyak 77 berupa paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, tiga pencabutan izin, dan 115 pemberian surat peringatan.   

Bupati diperiksa

Terkait dengan karhutla, Bupati Pelalawan, Riau, Muhammad Harris, segera diperiksa oleh Bareskrim Polri untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Menurut Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran di Jakarta, Harris dijadwalkan hadir di Bareskrim Polri pada Kamis (3/10) untuk ditanyai penanganan karhutla di wilayahnya.

“Termasuk kewenangan mengeluarkan­ izin usaha perkebunan (IUP) dan kewajiban-kewajiban sesuai perundangan-undangan untuk mengawasi kelengkapan sarana prasarana kebakaran tersebut,” tutur Fadli. Dari data Polri pada Senin (30/9), luas area yang terbakar mencapai 7.264 hektare. Sebanyak 11 korporasi ditetapkan sebagai tersangka dan tersangka perorang­an 325 orang. (Medcom/H-1)