Enam Perusahaan Asing Jadi Tersangka Karhutla

ENAM perusahaan asing dari Malaysia dan Singapura menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Empat perusahaan itu yakni PT ABP, PT IGP, PT RKA, dan PT AER, yang merupakan perusahaan modal asal Malaysia dengan jenis kegiatan perkebunan sawit.
Sedangkan satu perusahaan yaitu PT AUS, milik Singapura, lalu satu perusahaan lain yaitu PT NPC masih diselidiki kepemilikan modal asingnya.

Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari 20 perusahaan yang disegel, 14 perusahaan penanaman modal asing  (PMA) milik Singapura dan Malaysia tengah dalam proses penyelidikan oleh KLHK terkait keterlibatannya pembakaran lahan yang terjadi selama periode 2019 untuk didalami tidaknya unsur pidana.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menyampaikan, jumlah perusahaan tersebut akan terus bertambah.

"Jumlahnya akan terus bertambah," terang Rasio di Jakarta, Senin (7/10).

Dari 20 perusahaan yang disegel lahannya, sembilan perusahaan milik Singapura yaitu PT SP, PT GH, PT SMA, PT AUS, PT KHI, PT AAI, PT KAL, PT FI, dan PT WAJ, serta 9 perusahaan milik Malaysia yaitu PT AER, PT APB, PT IGP, PT MJSP, PT SIA, PT RKA, PT API, PT GMU, PT KGP disegel.

Rasio menyampaikan total ada 6 perusahaan asing yang dijadikan tersangka. Lokasinya di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur.

Ia menyebut, KLHK juga tengah melayangkan gugatan terhadap 3 perusahaan yang lahannya mengalami kebakaran pada 2018 yaitu PT Sari Asri Rejeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, di Pengadilan Jakarta Barat dengan nilai gugatan Rp405,6 miliar yang didaftarkan pada 23 September 2019, PT Pranaindah Gemilang, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan biaya tuntutan sebesar Rp238 miliar, lalu PT Asia Plump Lestari di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan total nilai gugatan Rp273 miliar. Keduanya didaftarkan pada 24 September 2019.

Baca juga: Indonesia Ingin Terapkan Jaringan 5G, Ini Tantangannya

KLHK telah melakukan penyegelan 70 areal konsesi perusahaan dan 1 penyegelan lahan terbakar milik perorangan, dengan total luas lebih dari 20 ribu hektare.

Sementara itu, menanggapi penyegelan yang dilakukan KLHK, juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Zenzi Suhadi, menuturkan, penyegelan harus ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum.

Selama ini, menurut dia, sanksi masih lemah terhadap korporasi yang lahannya terbakar. Sanksi itu masih berupa administratif yang masih memberi ruang bagi pelaku sebagai pemegang konsesi untuk membenahi. Hal itu dianggap tidak efektif memberikan efek jera.

Rasio menyampaikan bahwa aspek penegakan hukum terhadap kejahatan karhutla akan diperluas. Tidak hanya pidana dan perdata, tetapi juga diterapkannya perampasan keuntungan yang saat ini tengah dikaji penerapannya terhadap korporasi yang kedapatan lahannya terbakar berulang kali.

Secara terpisah, Direktur Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan, menyampaikan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pemegang izin usaha pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK).

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, disebutkan mereka harus mempunyai sarana dan prasarana pengendalian karhutla. Ia mengungkapkan korporasi wajib melaporkan kepatuhannya, tetapi baru sekitar 80%.

"Mereka akan kena sanksi kalau tidak dipenuhi," ucap Raffles. (OL-1)